Bicara di Forum Pemimpin Asia Pasific, Walikota Jefri Tekankan Integritas

by -34 views
JAKARTA – Walikota Kupang, Dr Jefri Riwu Kore, mengatakan, membangun dan memajukan suatu daerah di era keterbukaan saat ini, sangat ditentukan oleh integritas seorang pemimpin. “Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perwujudan tersebut dapat dilakukan, jika ada niat dari pemimpin, rakyat dan wakil rakyat,” tegas Jefri Riwu Kore ketika menjadi pembicara dalam Forum Pemimpin Asia Pacifik di Hotel Borobudur, Kamis (14/12/2017) di Jakarta .
Di hadapan para peserta, Walikota Kupang menjelaskan, ada tiga hal penting dalam mendukung perubahan suatu daerah, yakni jika ada niat dari pemimpin, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menerapkan keterbukaan itu.
“Jika pemerintah dan pemimpin sudah punya niat tapi jika tidak didukung oleh masyarakat, maka keterbukaan tersebut tidak akan terwujud. Misalkan saja, pemerintah punya data soal pengurusan e-KTP, tetapi e-KTP hilang dengan begitu saja,” ujarnya.
Untuk itu, menurut Jefri, jika pemerintah punya niat, masyarakat punya niat, pemimpin lain punya niat, serta DPRD juga punya niat, maka semua akan baik. Kalau korupsi, lalu menghilangkan uang KTP, maka itu tidak punya niat untuk terbuka”.
Menurut dia, keterbukaan harus dimunculkan dari integritas pemimpin itu sendiri. “Jika niat dan integritas tersebut sudah ada maka keterbukaan itu akan terwujud. Kalau berteori banyak tidak cukup, kalau pemimpinnya sudah berniat untuk keterbukaan maka pemimpin tersebut bisa dikatakan baik,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Ia juga beranggapan bahwa untuk melahirkan pemimpin lokal, misalnya bupati/walikota, bahkan gubernur, mereka membutuhkan uang. Namun, jika mereka ingin memiliki uang dan mendapat uang, semoga itu bukan dari hasil korupsinya selama memimpin. “Kalau dia memang memiliki uang, bukan dikarenakan niatnya yang ingin mendapatkan serta ingin mengambil sesuatu,” ujarnya.
Ia juga berharap, para pemimpin harus memiliki sesuatu terlebih dahulu, yakni kekuatan finansial. Sehingga ketika menjadi pemimpin tidak korupsi. Dan jika pemimpin tersebut melakukan korupsi, maka perlu dipertanyakan integritasnya sebagai pemimpin.
“Kalau sudah jadi pemimpin lalu curi lagi, ambil uang orang atau rampok lagi, itu perlu dipertanyakan integritasnya,” kritik Jefri.
Ia mengaku baru dilantik pada 22 Agustus 2017 lalu, dan sejak saat itu ia menjadi orang nomor satu di Kota Kupang, yang selalu ingin melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dengan yang lain. “Majalah Transparansi Indonesia merilis berita bahwa Kota Kupang urutan teratas Korupsi di Indonesia. Tetapi di masa kepemimpinan saya, saya optimis Kota Kupang bisa masuk ranking satu. Karena kuta menetapkan sistem pemerintahan terbuka. Contohnya, segala usul saran masyarakat terkait pelayanan dan masalah di Kota Kupang, bisa disampaikan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp,” tegas Walikota Jefri.
Ia menambahkan, keterbukaan lain yakni terkait proyek-proyek yang akan dikerjakan  “Saya ingin adanya keterbukaan, dengan cara memasang dan menempel nama-nama pekerja proyek/kontraktor, sehingga menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme,” ujar Walikota yang juga politisi Partai Demokrat ini. (*/jdz)