Presiden Minta Korpri Jaga Netralitas dan Utamakan Pelayanan

by -71 views

KUPANG – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memiliki tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya. Caranya, mendorong pengembangan kompetensi Sumberdaya Manusia agar manjadi aparatur yang profesional. Selain itu, Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan.

Demikian sambutan Presiden RI, Joko Widodo, yang dibacakan Inspektur Upacara (Irup) memperingati HUT ke-46 Korpri tingkat Provinsi NTT tahun 2017, di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kamis (29/11). Bertindak selaku Irup adalah Asisten II, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, IrAlexander Sena. Turut hadir antara lain unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Sekretarit Daerah NTT.

Presiden Joko Widodo mengatakan, peringatan HUT Korpri ke-46 tahun 2017, harus menjadi momentum melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas. Menjadi momentum untuk melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa. Korpri juga harus menjadi pilar utama pemersatu bangsa dan negara Indonesia, termasuk ASN yang dapat menjadi perekat kebhinekaan untuk melayani dengan jiwa dan semangat Pancasilais.

“Kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan harus dilakukan dari pinggiran dan dari desa-desa, mulai dari pemerataan infrastruktur fisik hingga pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, peran Korpri menjadi sangat vital. Korpri harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah,” tegas Presiden Joko Widodo.

Dalam era persaingan terbuka, kata Presiden Jokowi, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Inovasi dan perkembangan teknologi global, tidak hanya membawa kemudahan tetapi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. “Tidak ada pilihan lain, kecuali menuntaskan program pembangunan nasional dengan menjunjung moralitas publik dengan berkepribadian Pancasilais,” kata Presiden.

Usai upacara dilanjutkan dengan penyerahan Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun yang dilakukan secara simbolis kepada lima ASN yang memasuki masa purnabakti per 1 Desember 2017. Penyerahannya dilakukan oleh Asisten II, Alexander Sena, didampingi Kepala Cabang PT Taspen Persero Kupang, Andy Purwadi. Kelima orang itu masing-masing, Yusuf Muhamad Saleh, Wilem Tunliu, Andreas Awen, Edmondus Nahak Seran dan Jakobus Haning.

Humas PT Taspen Persero Kupang, Hofni Baineno, mengatakan THT diberikan kepada ASN yang memasuki masa purnabakti berupa iuran atau premi selama bekerja. Sedangkan pensiun yang diberikan berupa gaji pensiun pertama. Kata Hofni, penghargaan berupa pensiun diberikan kepada setiap ASN yang purnabakti dan dibayar setiap bulan selama hidup. “Apabila di kemudian hari yang bersangkutan meninggal maka dilanjutkan oleh isteri atau suami yang dinikahi secara sah,” katanya. (hms/son/jdz)