Kupang, mediantt.com – Polemik panjang terkait rencana awal pelaksanaan pembangunan (ground breaking) jembatan Pancasila-Palmerah sepanjang 800 meter yang menghubungkan Larantuka dan Adonara, di Flores Timur, akan segera berakhir.
Ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi NTT, di Sylvia Premeira, Kupang, Selasa (17/10), Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, mengatakan, Tidal Bridge dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta pada 20 Oktober 2017.
Lebu Raya menjelaskan, pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah, di selat yang disebut dengan Selat Sempit Larantuka itu, sudah pada tahap pelaksanaan “feasibility study” dan “detail engeneering desaign” atau desain teknik secara detail (DED) sedang dalam proses dan direncanakan berakhir Oktober ini.
“Polemik panjang terkait rencana pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah segera berakhir. Nanti tanggal 20 Oktober 2017, dilakukan penandatanganan MoU antara pihak Tidal Bridge dengan pihak PLN, di Jakarta,” tegas Gubernur Lebu Raya.
Menurut dia, penandatangan nota kesepahaman itu antara Tidal Bridge Investor asal Belanda dengan pihak PLN berkaitan dengan patokan harga tarif listrik (TL) yang dihasilkan dari turbin listrik arus laut di jembatan Pancasila-Palmerah dengan kapasitas 300 Megawatt.
“PLN akan membeli dari Investor Tidal Brigde. Kemungkinan MoU itu juga tercantum soal kesepakatan jual beli tarif listrik. Dan, mudah-mudahan disetujui TL yang nantinya dibeli PLN dari Investor Tidal Brigde seharga 7,2 sen dollar AS per Kilo Watt Hour (KWH),” jelas Lebu Raya.
Gubernur mengakui, telah melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan ground breaking jembatan Pancasila-Palmerah pada bulan Desember nanti, sekaligus peresmian bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang yang saat ini pembangunan fisiknya telah mencapai 90 persen.
Rencana pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah di Larantuka, akan dilaksanakan melalaui nota kesepahaman “Signing Ceremony Business to Business” (B to B). “Proyek ini akan dilaksanakan menggunakan dana investasi asing sebagai bentuk kerjasama antara Indonesia dan Belanda,” katanya.
Semangat Membangun
Dalam Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) NTT itu, Gubernur Lebu Raya menegaskan, dana desa yang dikucurkan sejak 2015, hendaknya dimanfaatkan dengan baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, diperlukan adanya semangat yang tumbuh dalam diri masyarakat di desa untuk berubah. Tidak boleh terjebak dan terbelenggu dalam kemiskinan.
“Para pendamping desa harus mendorong masyarakat bekerja keras secara gotong royong dan kekeluargaan keluar dari belenggu kemiskinan. Dana desa yang ada supaya mengajak partisipasi masyarakat membangun dirinya, membangun kelompoknya dengan tetap menjaga Ideologi bangsa, yaitu Pancasila,” pinta dia.
Ia mengatakan, pemerintah tidak sekedar memberikan uang, memberikan proyek dan memberikan program. Mesti ada semangat yang tinggi dalam diri untuk maju, berubah dan sejahtera. “Jangan sekedar menghabiskan uang. Tapi harus membuat program yang jelas, lokus yang jelas dengan kelompok sasaran yang jelas pula,” tegasnya, dan menambahkan, “Dari dana desa yang besar, tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada semangat dalam diri masyarakat untuk berubah. Masyarakat harus membuat hidupnya menjadi jauh lebih baik daripada sekarang”.
Kepala Dinas PMD NTT, Drs. M.P, Florianus, mengatakan, rakor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan melakukan evaluasi reguler terhadap pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa serta pelaksanaan program-programnya. Dan merumuskan langkah-langkah serta mengidentifikasi masalah yang timbul selama pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa.
Rakor yang digelar hingga 19 Oktober 2017 itu, mengusung tema “Evaluasi dan Koordinasi Pengendalian Dana Desa (DD)”. (son/hms/jdz)
