Kupang, mediantt.com – Analis politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang MSi, menilai pengunduran diri Ibrahim Agustinus Medah dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur hanya untuk memenuhi hasratnya berkuasa.

“Sikap politik Partai Golkar yang menetapkan Melkianus Laka Lena sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023 bukan untuk menjegal langkah Medah, sehingga ia memilih hengkang dari partai berlambang pohon beringin itu ke Partai Hanura,” katanya menjawab Antara di Kupang, Jumat (8/9).

Ia mengatakan, hengkangnya Medah dari Partai Golkar kemudian lompat pagar ke Partai Hanura, hanya untuk memenuhi hasratnya berkuasa. “Namun, saya tidak terlalu yakin jika Hanura akan mengorbitkannya sebagai bakal calon Gubernur NTT,” katanya.

Ahmad Atang juga menyayangkan sikap politik Medah yang meletakkan seluruh atribut partai (Golkar) dan “pindah kamar” ke Partai Hanura sebagai kader baru di tengah geliat politik yang terus mengencang menuju suksesi Gubernur NTT 2018.

“Tapi apa iya, Hanura akan mengakomodirnya sebagai bakal calon Gubernur NTT? Ini yang menjadi pertanyaan besar buat saya. Jangan sampai hasratnya berkuasa (jadi Gubernur NTT) tidak kesampaian,” ujarnya.

Ahmat Atang melihat bahwa DPP Partai Golkar menunjuk Melkianus Laka Lena untuk maju dalam ajang pemilihan umum Gubernur NTT pada 2018, bukan tanpa kalkulasi politik.

“Sudah dua kali Medah ikut dalam ajang Pilgub NTT dan kalah terus. Tentu hal ini yang menjadi pertimbangan Partai Golkar untuk mencalonkannya yang ketiga kali,” katanya.

Atas dasar itu, Partai Golkar kemudian memalingkan harapan kepada Laka Lena untuk maju sebagai bakal calon Gubernur NTT menggantikan Medah yang terus mengalami kekalahan dalam ajang Pilgub NTT yang sudah dua kali berlangsung ini.

“Golkar mungkin memiliki pertimbangan lain, sehingga mendorong Laka Lena maju dalam ajang Pilgub NTT tersebut. Namun, partai harus bekerja ekstra, karena secara riil politik, Laka Lena belum terlalu populer di mata pemilih NTT,” katanya.

Kurangi Beban Kader

Pada bagian lain, Ahmad Atang juga menilai, upaya pemerintah untuk menaikkan dana bantuan kepada partai politik, guna mengurangi beban kader yang selalu menyetor ke parpolnya masing-masing.

“Saya setuju ada kebijakan tentang dana bagi parpol. Hal ini akan memperkuat kemandirian parpol, yang selama ini selalu bergantung pada setoran anggota yang menjadi DPR, DPRD maupun kader yang menduduki jabatan politik seperti menteri, gubernur, bupati dan wali kota,” katanya.

Asal tahu, Pemerintah telah menyetujui anggaran dari APBN untuk membantu pembiayaan partai politik sebesar Rp1.000 per suara sah, dari sebelumnya hanya Rp108 per suara sah. Bantuan dana parpol ini ditetapkan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut Atang, selama ini ada asumsi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di parlemen oleh kader partai karena ada tuntutan upeti yang begitu besar dari parpol.

Kenaikan dana parpol, katanya, tidak otomatis mengubah perilaku koruptif oknum anggota parlemen terhadap keuangan negara. “Saya beranggapan bahwa dengan adanya dana partai hanya sedikit mengubah perilaku korupsi oknum anggota dewan,” katanya.

Boleh jadi, kata dia, dengan adanya dana parpol ada partai yang akan meninjau kembali kewajiban setoran kader partai, bahkan tidak sama sekali mengutipnya lagi.

Dia menambahkan, kebijakan dana parpol dan perilaku korupsi adalah dua hal yang berbeda sehingga kebijakan ini dapat dipandang akan mampu mengubah perilaku.

“Menurut saya, ada atau tidak dana partai, bila perilaku korupsi tidak berubah maka akan sia-sia. Jadi, mencegah korupsi tidak bisa melalui keputusan politik, tetapi harus dengan membangun kultur bersih dari sifat yang tercela,” katanya.

Maka dengan adanya dana parpol tersebut, hanya mampu mengurangi setoran kader partai, namun tidak mampu merubah watak korupsi, karena korupsi itu akan tetap ada di parlemen. (ant/jk)