Kader Golkar Yang Tidak Taat Aturan Ditindak Tegas

by -111 views

JAKARTA – DPP Partai Golkar yang saat ini digawangi Setya Novanto, punya regulasi tersendiri, dan juga metode internal terhadap setiap kadernya yang akan ‘dijual’ menjadi pemimpin eksekutif. Karena itu, jika ada kader yang bertindak diluar aturan main Partai Golkar, maka akan ditindak tegas. Fakta inilah yang akan dipraktekan di NTT, terhadap kadernya yang sudah direkomendasikan DPP untuk disurvei menjadi calon gubernur NTT tahun 2018.

Dalam surat DPP Partai Golkar yang ditujukan kepada DPD I dan II Golkar se-NTT, yang diterima mediantt.com, Jumat (2/6/2017) malam, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Nusa Tenggara dan Bali, Gus Adi, menjelaskan, menghadapi Pilgub NTT tahun 2018, penetapan paket dari Partai Golkar tetap mengacuh pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor 06 Tentang Pilkada.

Ia mengatakan, Juklak 06 tentang Pilkada tersebut mengamanatkan proses dan tahapan yang digariskan dalam juklak. Tahapan dan proses ini yang membuat pilkada tahun lalu Golkar sebagai pemenang pertama dengan kemenanga sebesar 58 persen.

Menurut Gus Adi, sesuai Juklak 06, tahapan dan proses berlangsung dari bawah, mulai dari tingkat desa kelurahan sampai tingkat pusat. “DPP Partai Golkar bisa saja langsung memutuskan nama calon lain yang dinilai bisa memenangkan pilkada sesuai rekomendasi DPD l atau di luar rekomendasi DPD l,” terang Gus Adi.

Ia juga menjelaskan, untuk Provinsi NTT sudah diputuskan untuk dilakukan survei terhadap 8 kader potensial yang akan diusung dalam Pilgub 2018. Saat ini di tingkat Provinsi NTT dan 10 kabupaten/kota masuk pada tahap penjaringan dari tingkat bawah dan segera dilakukan survei terhadap 8 nama tersebut.

“Setelah konsultasi dengan berbagai pihak dan Ketua Umum DPP PG telah memutuskan 8 nama untuk disurvei sebagai bakal Cagub NTT,” tegasnya.

Ia menambahkan, putusan DPP Partai Golkar tersebut secara khusus telah disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, saat kunjungan kerja ke NTT tanggal 8-9 Mei lalu dan wajib diamankan tanpa kecuali.

Menyinggung soal perbedaan pilihan politik terkait calon yang didukung, harus diletakkan dalam sistem dan jangan menabrak aturan main dan keputusan DPP Partai Golkar  terkait nama-nama yang disurvei.

“DPP Partai Golkar mencermati dan pasti mengambil sikap tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan main pilkada dan putusan DPP PG terkait pelaksanaan tahapan dan proses Pilkada di NTT yang tengah berjalan,” katanya. (jdz)