Digugat Rp 1,7 Miliar, Bupati Sikka Dua Kali Mangkir Sidang

by -123 views

Maumere, mediantt.com – Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera tidak menghadiri sidang pada gugatan proyek pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Rabu (26/4). Ini artinya sudah dua kali dia tidak menghadiri sidang gugatan, setelah sebelumnya minggu lalu tidak hadir tanpa alasan.

Pengadilan Negeri Maumere telah melayangkan surat panggilan ketiga kepada Ansar Rera untuk hadar pada sidang yang dijadwalkan Rabi (1/5). Wakil Ketua PN Maumere Johnical Richard F. Sine mengatakan, jika sampai panggilan ketiga Ansar Rera tidak datang, maka sidang akan tetap dilaksanakan tanpa dihadiri tergugat atau disebut dengan veersteg.

“Tapi ini tentunya nanti dia sendiri yang rugi, sidang akan jalan terus untuk mencapai azas kepastian hukum. Jangan karena dia penguasa lalu seenaknya, yah tidak ada begitu,” kata Johnical.

Dalam perkara ini, Direktur Utama PT Karunia Baru Flavianus Gun selaku penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada tiga tergugat. Bupati Sikka sebagai Tergugat 1, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bernadus Ratu selaku Tergugat 2, dan Pejabat Pembuat Komitmen Yohanes Baptista Laba selaku Tergugat 3.

Gugatan perdata ini sudah didaftarkan di PN Maumere pada 29 Maret 2017 oleh Ruben Resi selaku kuasa penggugat. Ruben Resi menjabarkan 19 poin dalam 4 halaman gugatan. Ia menyebutkan para tergugat telah melakukan wanprestasi, dan karena itu harus membayar tunai uang Rp 1.727.807.340,90.

Kronologis 

Dalam gugatan yang dilayangkan, Ruben Resi meriwayatkan kronologis persoalan hingga kliennya mengajukan gugatan. Pada 28 Agustus 2015, kliennya telah menandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai kontrak Rp 5.759.357.803 dengan sumber dana APBN.

Tiga hari sesudahnya dikeluarkan surat perintah mulai kerja, dan pada 1 September 2015 kliennya mulai melaksanakan pekerjaan.

Sesuai surat perjanjian, Flavianus Gun harus berhak menerima uang muka senilai 20% dari nilai kontrak atau setara dengan Rp 1.151.871.560,60. Penggugat telah bersurat kepada tergugat untuk pencairan uang muka, namun pada tergugat tidak menanggapi positif dan penyelesaian yang konkrit.

Maka untuk melancarkan pelaksanaan pekerjaan, penggugat menggunakan uang sendiri untuk pengadaan bahan-bahan bangunan senilai Rp 1.151.871.560,60 sambil menunggu pembayaran uang muka. Pekerjaan pun dilaksanakan hingga progres fisik mencapai 30%, yang kemudian akhirnya terhenti karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran uang muka.

Pada 21 April 2016, penggugat melakukan mediasi dengan para tergugat, di mana waktu itu para tergugat mengakui akan melaksanakan kewajiban pembayaran uang muka dan berupaua untuk segera menyelesaikan. Usai itu, penggugat beberapa kali bersurat dan bertemu para tergugat, namun tidak ada tindakan dan tanggapan positif untuk menyelesaikan. Justeru sebaliknya tergugat mengatakan Pemkab Sikka sudah tertipu dengan proyek ini.

Berdasarkan itu, jelas Ruben Resi, kliennya kemudian mengajukan gugatan perdata kepada para tergugat yang dianggap telah melakukan wanprestasi. Penggugat juga meminta kepada PN Maumere untuk melakukan sita jaminan atas objek perkara yakni Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. (vicky da gomez)