Wabup Tegaskan, RPJMD TTU Berwawasan Kependudukan

by -131 views

Kefamenanu, mediantt.com – BKKBN Provinsi NTT bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTU menggelar orientasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)  di Aula Restorant Litani, Kefamenanu, Selasa (11/4).

Kegiatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana BKKBN Provinsi NTT yang akan  mencanangkan dan membentuk Kampung KB di 306 kecamatan yang ada di wilayah NTT,  termasuk 24   kecamatan di Kabupaten TTU. Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan para Kader Kampung KB akan lebih memahami konsep dan kerja Kampung KB yang merupakan salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di tingkat lapangan.

Wakil Bupati TTU Aloysius Kobes, S.Sos ketika membuka kegiatan orientasi tersebut menyatakan, sesuai UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kata Wabup Alo Kobes, penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek pembangunan telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Wakil Bupati Aloysius  Kobes menegaskan, RPJMD Kabupaten TTU tahun 2016-2021 merupakan manifestasi kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan kependudukan. Hal ini terbaca pada visi pembangunan daerah yang berbunyi, “terwujudnya masyarakat TTU yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara lestari”.

Visi ini, kata Alo, memuat gambaran pembangunan di TTU yang pro pembangunan penduduk, dimana potensi sumber daya lokal yang dimiliki dioptimalkan untuk kesejahteraan semua penduduk. Pembangunan kependudukan ini kemudian secara lebih tegas disebutkan dalam misi II RPJMD Kabupaten TTU yang berbunyi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses”.

Wabup Alo Kobes berpendapat, kebijakan pembangunan Kabupaten TTU disusun dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana, yakni : a). Jumlah penduduk Kabupaten TTU terus mengalami peningkatan meskipun laju pertumbuhannya tergolong sedang yakni sebesar 1,72 %; b). Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) relatif masih tinggi; c). Peserta KB drop out masih tinggi, rendahnya KB MKJP, rendahnya peserta KB pria, dan masih tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1; d). Kurangnya pengetahuan dan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi; dan e), masih tingginya proporsi pasangan usia subur yang berada dalam kondisi Empat Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak) hamil dan melahirkan.

Demi suksesnya pencanangan dan  pelaksanaan program Kampung KB pada 24 Kecamatan di Kabupaten TTU, kepada para peserta orientasi Wabup Alo Kobes menegaskan tiga hal. Pertama, pihak kecamatan perlu terus memfasilitasi dan mendorong terbentuknya Kampung KB pada Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan oleh BKKBN NTT. Kedua, Pemerintah Desa harus dapat mendorong partisipasi masyarakat, dan mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan keluarga. Ketiga, Perlu ada kesiapan data kependudukan yang akurat.

Ia juga mengingatkan bahwa program KB pada prinsipnya bukan hanya sekedar untuk mengurangi angka kelahiran, tetapi lebih dari itu yakni untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan untuk semakin memanusiakan manusia. (humas/jdz)

Foto :Bupati Ray Fernandes bersama Wakil Bupati Alo Kobes disambut secara adat di salah satu acara.