KUPANG – Provinsi NTT masih punya ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan kebutuhan pokok dari provinsi lain. Karena itu, Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya menginstruksikan instansi terkait untuk bekerja keras mengurangi ketergantungan impor tersebut.
“Masih tingginya ketergantungan pasokan dari provinsi lain bagi ketersediaan kebutuhan pokok seperti beras dan ayam pedaging di NTT merupakan suatu tantangan bagi kita. Dibutuhkan kerja keras dari instansi-instansi terkait untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut,” kata
Gubernur Frans Lebu Raya pada pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (6/4).
Ia menjelaskan, dengan ketersediaan beras di pasaran NTT yang dipasok dari Sulawesi Selatan sebesar 62,3 % dan Jawa Timur sekitar 23,8 %, Gubernur Lebu Raya meminta perhatian serius Dinas Pertanian NTT untuk mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan.
“Perluasan areal tanam padi hendaknya diikuti dengan upaya intensifikasi atau peningkatan produktivitas per hektarnya. Upaya mekanisasi akan terus digalakan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan memberikan bantuan traktor dan alat-alat pertanian kepada petani setiap tahunnya. Kita harus tetap optimis, dukungan Pemerintah Pusat dengan membangun tujuh bendungan di NTT akan dapat menigkatkan hasil pertanian. Masyarakat juga perlu dimotivasi agar memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah untuk menanam lombok,sayur-sayuran dan tanaman holtikultura lainnya,” ungkap Frans Lebu Raya, sembari mengingatkan Dinas Ketahanan Pangan NTT agar semakin giat mengkampanyekan konsumsi pangan lokal selain beras.
Gubernur juga menghimbau Dinas Perhubungan NTT agar melakukan upaya-upaya konkret dalam memperpendek jangkauan distribusi bahan-bahan kebutuhan dasar tersebut dengan mengoptimalkan fungsi pelabuhan-pelabuhan barang pada kabupaten-kabupaten di NTT.
“Upaya memotong jalur distribusi ini diharapkan dapat membuat harga barang-barang tidak melambung tinggi. Kepada Dinas Peternakan NTT dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTT, agar proaktif mencari investor di bidang industri pengembangbiakan (breeding) ayam pedaging di Pulau Flores dan Sumba,” kata Lebu Raya, dan mengharapkan BI dapat menambah sampel kota inflasi bukan hanya Kota Kupang dan Maumere tapi juga di Labuan Bajo, Belu dan salah kota kabupaten di Sumba.
Sementara itu,Kepala Perwakilan Bank Indonesian di NTT, Naek Tigor Sinaga dalam paparannya mengungkapkan, tingkat inflasi di NTT pada Tahun 2016 adalah 2,48 %.
“Angka ini merupakan tingkat inflasi terendah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sejak tahun 2001. Inflasi NTT ini juga berada di bawah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 3,02 %. Penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif angkutan udara dan komoditas pertanian seperti sayur-sayuran,daging dan beras. Pada Tahun 2017, angka inflasi NTT diprediksi pada kisaran 4,1 % hingga 5,1 %. Seturut pengamatan kami selama beberapa tahun, tingkat inflasi tertinggi biasanya terjadi pada triwulan keempat khususnya bulan Desember. Hal ini terutama terkait erat dengan perayaan natal dan tahun baru,” ungkap Naek Tigor sembari mengajak Gubernur dan semua peserta yang hadir untuk mengunduh aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari HP Android agar bisa memantau harga-harga kebutuhan pokok setiap harinya di Kota Kupang,Maumere dan provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Kepala Bulog NTT, Sugeng Rahayu memaparkan persediaan beras di NTT untuk empat bulan ke depan masih aman. “Ada sekitar 450-an ribu lebih ton beras yang tersedia pada gudang-gudang bulog di seluruh NTT. Bulog juga telah diizinkan untuk membeli beras petani di atas harga rata-rata yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.7.200 per kg, disesuaikan dengan kualitas berasnya. Kita juga terus mendorong petani untuk memasok beras premium ke pasaran. Nama dan kemasannya akan difasilitasi oleh Bulog. Bulog sudah memiliki merek beras premium sendiri yang dinamakan Beras Bulog Kita,” urai Sugeng. (hms/jdz)
