Empat Staf Dishub Lembata Minta Diaktifkan Jadi PNS

by -106 views

Lewoleba, mediantt.com – Setelah menjalani masa hukuman satu tahun tiga bulan di penjara Tipikor Kupang karena dugaan korupsi pengadaan kendaraan roda empat, tiga staf Dinas Perhubungan (Dishub) Lembata, minta diaktifkan kembali. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Ahmad Yani, dan tiga staf; Yohanes Manuk,  Alexander Raring dan Yosep Ladjar.

Kepada mediantt.com di kantor Bupati Lembata, Kamis (9/3), keempat staf ini mengaku akan bertemu Penjabat Bupati untuk mempertanyakan nasib mereka yang sudah hampir satu tahun tidak jelas.

“Kami sudah menjalankan masa penahanàn 1 tahun 3 bulan dàlam penjara Tipikor Kupang dàn sesuai regulasi kami tidak bisa dipecat tapi mesti ďiaktifkan kembali sebagai PNS,” kata Ahmad Yani.

Yance Manuk pun memperlihatkan petikan surat putusan pengadilan Tipikor Kupang atas mereka kepada media ini. “Sudah hampir satu tahun saya dan ketiga teman bebas dari tahanan, tapi nasib kami untuk kembali mengabdi sebagai PNS masih belum jelas, meskipun regulasi mengisyratkan bahwa kami harus bisa aktif kembali,” katanya sembari memperlihatkan petikan putusan tersebut.

Ia menyebutkan ada beberapa point dàlam petikan dakwaan menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 jo 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo  pasal 55 ayat 1 KUHP UU 8/1981 tentang KUHAP, menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Yahi Husen, Yohanes Manuk, Alexsander Raring, dan Yosep Ladjar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.

Dalam salinan tersebut juga dinyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. Ahmad Yani juga menjelaskan, pasal 87 UU 5/2014 Tentang ASN menyatakan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan atau pidana umum. Hal ini, menurutnya, sama dengan ketentuan terdahulu yakni PP 32/1979 tentang pemberhentian PNS.

“Karena itu, kami dapat jelaskan bahwa tindak pidana kejahatan jabatan dimaksud adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai 436 KUHP, dan berdasarkan hal ini kami berempat tidak termasuk dalam pasal yang dimaksud,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan, ada regulasi lain berupa surat edaran kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 untuk mempertimbangkan kembali apakah PNS yang telah melakukan tindak pidana; apakah berhentikan atau tidak, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong PNS tersebut melakukan tindak pidana. Pun, harus mempertimbangkan berat ringanya putusan pengadilan yang dijatuhkan. Dan, PNS yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali sesuai pasal 88 UU ASN.

“Saya kira semua sudah jelas dan terang benderang bahwa kami tidak melakukan tindak pidana korupsi, berikut dihukum penjara 1tahun 3 bulan dengan kerugian negara nihil,” jelas Ahmad Yani.

Ia menambahkan, jika memang ada petunjuk yang meyakinkan atau dakwaan primer, maka kami pasti dihukum lebih lama bisa sampai 4tahun. “Tapi hingga inkrah kami hanya dihukum dengan pidana pokok 1tahun 3bulan dakwaan subside,” katanya.

Atas pertimbangan ini, menurut dia, maka mereka meminta kepada Pemkab Lembata kiranya gaji mereka yang seharusnya 75 persen, tapi kenyataannya selama ini hanya 50 persen, kami mohon kekurangann 25 persen itu bisa dibayarkan.

“Kehadiran kami berempat di kantor bupati hari ini hendak bertatap muka dengan penjabat bupati dan meminta agar saya dan tiga teman yang lain, diaktifkan kembali sebagai PNS,” kata Manuk. (steny)

Ket Foto : Kantor Bupati Lembata