Penjadwalan Ulang APBD untuk Atasi Defisit di Akhir Tahun

by -64 views

Lewoleba, mediantt.com – Penjadwalan ulang APBD Lembata tahun 2017 bukan sekadar wacana. Tapi sedang menjadi perhatian serius semua pihak di Lembata. Bagi Dispenda dan Aset Daerah, penjadwalan ulang ini menjadi jalan untuk mengatasi defisit murni di akhir tahun.

“Penjadwalan ulang APBD 2017 merupakan jalan untuk mengatasi defisit murni di akhir tahun. Dari RAPBD, silpa yang kami proyeksi awal adalah Rp 15miliar, kalau berjalan sesuai rencana maka bisa dilakukan dengan menekan belanja APBD,” kata Kepala Dispenda PKAD Lembata, Drs Aloysius Buto kepada mediantt.com di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, silpa semakin kecil semakin baik karena menunjukkan bahwa anggaran terserap dengan baik. “Kondisi APBD Lembata saat ini memang harus dilakukan penjadwalan ulang sehingga kita tidak mengalami defisit murni di akhir tahun,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pendapatan Kabupaten Lembata keseluruhan tahun 2017 adalan Rp 724,4 miliar, sementara rencana belanja Rp 821 miliar, dengan demikian APBD Lembata mengalami defisit Rp 97,3 miliar.

“Defisit ini kita harapkan bisa dibiayai dari silpa yang ada, namun karena penerimaan kita menurun, ditambah DAK tahun 2016 sebesar Rp 51miliar yang belum sempat dicairkan dari kas APBN karena penyerapan yang rendah, sehingga anggka riil yang kita dapat tidak selaras dengan proyeksi,” ungkap Buto.

Kata dia, PAD Lembata hanya Rp 30miliar, sementara sisa pendapatan semua datang dari pusat sehingga harusnyà rencana belaja bisa disesuaikan.

Ia menambahkan, penerimaan dari DAU Lembata tidak mengalami penurunan karena angkanya sama yakni Rp 467,2 miliar, sementara DAK terjadi pengurangan, dimana tahun 2016 kabupaten menerima Rp 197,3 miliar turun menjadi Rp 96,6 miliar.

“Proyeksi silpa APBD Lembata sudah tepat, namun angka riil kita meleset sehingga dijadwal ulang dengan maksud agar APBD Lembata tidak mengalami defisit murni di akhir tahun,” tegas Buto lagi.

Sementara itu, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Cristian Rimba Raya, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, menjelaskan,  sesuai hasil rapat TAPD Lembata, proyeksi silpa hanya Rp 15 miliar, namun berkembang ketika melalui proses yang panjang hingga penetapan APBD.

“Usulan PPAS 2017, produk program Bapeda Lembata sememtara Dispenda PKAD yang beri plafon anggaran. Kita usulkan, namun finalisasi data ada di Bapeda,” katanya.

Ditanya apakah proyeksi silpa Rp 15miliar itu produk Bapeda atau Dispenda, Rimba menjawab, “Itu hasil rapat TAPD yang didokumentasikan oleh sekretaris TAPD”.

“Coba minta data PPAS Bapeda, apakah seprti proyeksi Dispenda atau tidak? Kalau lihat data PPAS Bapeda, maka semua akan jelas,” terang Rimba.

Menurut dia, kalau dari awal dibangun pola sesuai hasil rapat TAPD, maka mungkin tidak ada masalah dan polemik seperti ini. “Memang kalau Silpa Rp 15 miliar kita ngos-ngosan, tapi memang ada penurunan penerimaan bagi hasil. Hangusnya dana alokasi khusus yang tidak dicairkan dari kas negara tahun 2016, menurunkan pendapatan daerah. Jadi mari sama-sama kita liat PPAS agar tidak saling lempar bola panas,” tegas Rimba Raya. (steny)

Foto : Ilustrasi