Pastor dan KPPS di Ilepadung Bakal Terseret Pidana

by -78 views

Larantuka, mediantt.com – Panwaslih Flotim merekomendasikan kepada Sentral Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mempidanakan seorang Pastor di Ilepadung bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS (tempat pemungutan suara) 01 Ilepadung, Kecamatan Lewolema.

Rekomendasi ini dikeluarkan menyusul temuan dugaan tindak pidana pelanggaran terkait Pilkada Flotim, Rabu (15/2) lalu. Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Flores Timur di Gedung OMK Santa Sisilia, Kelurahan Sarotari, Kamis (23/2).

Terungkap bahwa pastor tersebut ikut mencoblos di TPS 01 Ilepadung dengan menggunakan e-KTP miliknya. Tindakan ini dianggap melanggar ketentuan, karena alamat domisili pastor yang tertera pada e-KTP yakni di Bama. Pastor ini sudah bertugas 4 tahun di Ilepadung.

Belum diketahui apakah ada unsur kesengajaan dari sang pastor yang mencoblos bukan pada wilayah sesuai e-KTP. Juga belum diketahui apakah ada unsur kesengajaan dari KPPS sehingga melayani sang pastor ikut mencoblos pada TPS yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada EKTP.

Temuan dugaan tindakan pidana ini awalnya diangkat Ketua Panwaslih Flotim Rofinus Kopong saat rekapitulasi untuk Kecamatan Lewolema. Atas temuan ini terjadi diskusi yang hangat antara KPU Flotim, PPK Lewolema, Panwaslih Flotim dan saksi pasangan calon. Puluhan warga hadir mengikuti rapat pleno rekapitulasi yang dikawal ketat aparat keamanan.

Ketua PPK Lewolema Arnoldus Hurit Welan mengatakan, saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, masalah ini juga sudah disentil. Namun saat itu tidak diperdebatkan karena enam saksi pasangan calon di TPS 01 Ilepadung telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.

“Dalam berita acara disebutkan kejadian terebut merupakan kesalahan pencoblosan yang dianggap sebagai kesalahan teknis dan telah diselesaikan di tingkat KPPS sehingga tidak diteruskan ke tingkat atas. Meski demikian surat suara dan suara dari pastor tersebut dianggap sah,” jelas Hurit Welan.

Ketua KPU Flotim Ernesta Kata mengatakan, persoalan ini baru dia ketahui setelah pastor tersebut memberikan hak suara. Dia mengakui tindakan ini merupakan pelanggaran serius. Katana mempersilahkan Panwaslih Flotim bersikap sesuai regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada.

Tiga orang saksi paslon yang hadir pada rekapitulasi, memberikan pendapat yang sama bahwa peristiwa di TPS 01 Ilepadung itu merupakan pelanggaran.

Syahrir Gunawan, saksi paslon Bereun (Antonius Gege Hadjon-Agustinus Boli) menyebutkan tidak ada pilihan lain terhadap tindakan ini selain menerapkan regulasi. Hanya saja, mantan anggota DPRD Flotim ini meyakini dari sisi status, pastor tersebut tidak terafiliasi dengan salah satu paslon.

“Ini urusannya pidana. Tapi saya mau sarankan agar putusannya harus hati-hati. Harus dicari tahu dulu unsur-unsur pidana, terutama menyangkut apakah ini sengaja atau tidak,” tutur dia.

Hendrik Hali Atagoran, saksi paslon Antero (Antonis Doni Dihen-Theodorus Marthen Wungubelen) menduga peristiwa itu terjadi karena adanya pemahaman yang salah dari KPPS terkait penyelenggaraan Pilkada. Dia berpendapat, KPPS telah melakukan penilaian secara subjektif sehingga mempersilakan pastor tersebut mencoblos pada TPS yang tidak seharusnya.

Ina Lamabelawa, saksi paslon Lurus (Lukman Riberu-Marianus Arkian Bulin) menegaskan, prinsipnya siapa saja yang bersalah harus ditindak sesuai regulasi sebagi pembelajaran untuk penyelenggaraan Pilkada Flotim yang jujur, bersih dan adil.

Namun, secara hati nurani, sebut dia, karena peristiwa ini melibatkan seorang pastor yang adalah pemuka agama Katolik, dia secara jujur lebih mengedepankan hati nurani. Dia pun menantang KPU dan Panwaslih mengambil tindakan terhadap peristiwa ini.

Masalah TPS 01 Ilepadung ini membuat jalannya rekapitulasi harus diskorsing kurang lebih 20 menit. Waktu skorsing itu dimanfaatkan KPU, Panwaslih, dan saksi paslon untuk menyikapi persoalan yang melibatkan sang pastor. (vicky da gomez) 

Foto: Suasana diskusi di luar pleno rekaptiulasi membicarakan masalah dugaan tindak pidana pencoblosan di TPS 01 Ilepadung yang melibatkan seorang pastor dan KPPS.