Perbankan Diminta Lebih Perhatikan Pelaku UMKM

by -75 views

KUPANG – Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya, mengingatkan lembaga-lembaga keuangan agar tidak saja mencari profit, namun keuntungan tersebut lebih bermakna jika dirasakan juga oleh masyarakat kecil. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong lembaga perbankan memberi perhatian lebih kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Berbanggalah kalau masyarakat mendapatkan keuntungan besar dan taraf kesejahteraannya semakin meningkat. Untuk itu, OJK harus mampu  mendorong lembaga perbankan dan pelaku jasa keuangan untuk memberi perhatian lebih kepada pelaku UMKM,” kata Gubernur Lebu Raya pada Pertemuan Tahunan Pelaku-Pelaku Industri Jasa Keuangan Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Aston, Kamis (23/2).  Pertemuan itu diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT.

Menurut Gubernur, dalam kacamata lembaga keuangan, mereka mungkin dikategorikan sebagai debitur beresiko tinggi, berpotensi menciptakan kredit macet. Namun, kita harus berani mengambil resiko demi kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran dan peran Lembaga Penjamin mesti diperkuat untuk mengatasi kekhawatiran tersebut,” kata Lebu Raya, sembari mengingatkan agar OJK juga terus memberikan pemahaman dan upaya literasi keuangan inklusif kepada masyarakat luas, sehingga mereka tidak takut lagi meminjam uang di bank.

Mengacu pada tema pertemuan, “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Gubernur menghimbau agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat serta mendukung enam tekad Pemerintah Provinsi NTT.

“KUR hendaknya diprioritaskan pada pengembangan usaha di hulu seperti pertanian dan peternakan, bukannya di hilir seperti perdagangan dan industri. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang perdagangan bawang, kalau kita tidak memperhatikan para petani bawang. KUR juga bisa dipergunakan oleh calon TKI, agar mereka dapat menempuh prosedur yang legal serta tidak terjebak pada rayuan para calo,” tegas mantan Wakil Gubernur tersebut, sambil mengingatkan agar dana-dana yang dihimpun lembaga-lembaga keuangan dari pihak ketiga dipergunakan untuk pembangunan masyarakat NTT.

Konsultasi ke OJK

Kepala OJK Provinsi NTT, Winter Marbun, dalam materinya mengungkapkan tujuh langkah inisiatif strategis OJK Tahun 2017 yakni pengoptimalan program kerja, penyempurnaan skema KUR, optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pengembangan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, menggenjot pertumbuhan kredit, transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta penghimpunan dana di pasar modal.

“Untuk NTT, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,90% dan kredit UMKM sebesar 12,40%. Lima kabupaten/kota dengan sebaran kredit terbesar yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Sikka dan Ende. Sementara lima kabupaten/kota dengan tingkat kredit macet tinggi adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, TTU dan Rote Ndao. Jumlah KUR bagi usaha Mikro di NTT adalah sebesar Rp.442,63 miliar untuk usaha perdagangan, pertanian dan transportasi,” ungkap Marbun.

Soal investasi bodong, Marbun menghimbau masyarakat agar senantiasa berkonsultasi dengan OJK, sebelum menginvestasikan modalnya di lembaga keuangan yang baru.

“Seturut penelusuran dan penyelidikan Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah, ada tujuh perusahaan investasi illegal di NTT yakni Dream for Freedom, PT Wein Group, Talk Fussion, PT Indoglobal Samrey International, Manusia Membantu Manusia, PT. Inti Benua Indonesia serta PT Mi One Global Indonesia,” kata Marbun.

Tampak hadir dalam pertemuan itu, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Pejabat dari Konsulat Jenderal Timor Leste, Kepala Perwakilan BPK NTT, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Wakil Walikota Kupang, Pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTT, perwakilan dari lembaga-lembaga perbankan, lembaga keuangan serta pelaku industri jasa keuangan lainnya. (hms/jdz)

Foto : Kepala OJK Provinsi NTT, Winter Marbun.