Lepas Tanah Untuk Waduk Napunggete, Warga Terancam Kelaparan

by -49 views

Maumere, mediantt.com – Nasib miris dialami masyarakat pemilik lahan di areal Pembangunan Waduk Napunggete, Kecamatan Waiblama. Usai melepas 161 hektare tanah, justeru kini mereka terancam kelaparan karena tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Persoalan utamanya karena sebagian besar dari mereka tidak lagi memiliki lahan garapan. Sementara itu pemerintah setempat belum merealisasikan biaya ganti rugi. Akibatnya, selama ini mereka hanya bertahan hidup dengan sisa-sisa pendapatan hasil kebun pada tahun sebelumnya.

Ketua Forum Petani Napunggete Paulus Yan Sani di Gedung DPRD Sikka, Senin (16/1), mengungkapkan, sudah ada beberapa kepala keluarga di Desa Ilinmedo yang kini menyambung hidup dengan cara berutang. Mereka menjamin akan menggantikan pinjaman tersebut setelah pemerintah membayar ganti rugi atas lahan dan tanaman yang dijadikan areal waduk.

“Untuk sementara masih ada sisa panen tahun kemarin, jadi mereka dapat makan dari situ. Tapi riilnya masyarakat sudah menderita, karena tidak ada lahan garapan, otomatis tidak ada pendapatan. Ada yang hutang sudah menumpuk,” terang Yan Sani kepada wartawan.

Fakta inilah yang mendorong para pemilik lahan mendesak pemerintah segera membayarkan ganti rugi atas lahan dan tanaman yang sudah dibebaskan. Mereka memberi target realisasi pembayaran ganti rugi sampai 23 Januari 2017. Jika pemerintah belum juga merealisasikan, maka Forum Petani Napunggete akan melakukan aksi unjuk rasa.

Meski demikian, Paulus mengungkapkan bahwa sikap masyarakat bukan berarti tidak mendukung kebijakan Presiden Jokowi membangun Waduk Napunggete. “Masyarakat sangat mendukung, dan itu dibuktikan dengan kerelaan masyarakat melepas lahan dan tanaman walau belum mendapatkan ganti rugi,” katanya.

Informasi yang dihimpun, hingga saat ini ganti rugi belum direalisasikan. Tim Apraisal yang tugasnya menilai kepantasan besarnya biaya ganti rugi belum melaksanakan tugasnya. Ini terjadi karena Pemkab Sikka belum melaksanakan kewajiban menyetor uang sebesar Rp 850 juta sebagai pembayaran pelaksanaan dan pemberian hasil pengadaan tanah seluas 161 hektare.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sikka Hardo kepada wartawan, Senin (16/1), mengatakan, biaya operasional tersebut dialokasikan dari APBD Sikka sebagaimana perintah Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (vicky da gomez)

Foto: Ketua Forum Petani Napunggete Kecamatan Waiblama saat menyampaikan pikiran pada rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sikka, Senin (16/1).