KUPANG – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandez, secara tegas melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) asal TTU ke luar negeri hingga tahun 2018.
Hal itu disampaikan Fernandes kepada wartawan di Kupang, Sabtu (14/1/2017) usai mengikuti dialog interaktif di sebuah stasiun radio pemerintah di Kota Kupang.
Menurut dia, moratorium itu dilakukan guna mengantisipasi maraknya human trafficking (perdagangan orang) yang kian marah di wilayah itu.
“Kita akan membangun dan menyelesaikan balai latihan kerja dengan melatih orang (calon tenaga kerja) untuk kemudian punya ketrampilan sehingga dia sadar dan tahu haknya dan kewajibannya saat bekerja di luar negeri,” kata Fernandez.
Ia mengatakan, dasar moratorium ini berangkat dari ketidaktahuan warganya terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk bekerja ke luar negeri.
Calon tenaga kerja dinilai hanya tergiur dengan janji-janji muluk dari para perekrut maupun mafia-mafia human trafficking yang sangat menggiurkan.
“Karena berawal dari kondisi rumah tangga yang sulit dalam kategori miskin maka dia (calon tenaga kerja) ingin memperbaiki hidupnya. Padahal, itu masuk dalam perangkap sehingga itu balai latihan ini yang tentu akan kita persiapkan dengan baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, kasus TKW Dolvina Abuk yang pada awalnya begitu heboh karena pergi secara ilegal dan pulang jenazahnya penuh sayatan.
Pihaknya kemudian membentuk satu tim satuan tugas pemberantasan human trafficking di TTU. “Lebih dari itu saya melihat kenapa orang atau Dolvina Abuk bisa mendapatkan perlakuan seperti itu sehingga saya sadar betul ternyata sumber daya manusia kita memang rendah dan tidak memiliki ketrampilan sehingga kita harus carikan solusi yang tepat dengan mempersiapkan sumber daya tenaga kerja dengan baik,” kata Fernandez.
Ia berharap, dengan dibangunnya balai latihan kerja tersebut akan meminimalkan adanya praktik human trafficking dan tenaga kerja ilegal. (kompas.com)
Ket Foto : Bupati Timor TTU, Raymundus Sau Fernandez saat menyampaikan pengalaman dirinya melawan mafia human trafficking di depan sejumlah imam katolik, biarawati, LSM dan puluhan mahasiswa, dalam pertemuan region Nusra Bali dan NTT, komisi perdamaian dan pastoral migrant perantauan di aula Seruni Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (12/5/2016).
