JAKARTA – Setelah bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kamis (17/11) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Senin (21/11), kemarin pagi, Jokowi menerima Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka.
Surya dengan berkemeja putih yang dibalut jas hitam tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 07.35 WIB. Jokowi mengajak mitra koalisinya itu menuju teras Istana Merdeka untuk santap pagi bersama.
Bubur ayam dan jus jeruk menjadi menu sarapan mereka. Jokowi dan Surya berbincang sambil sesekali melepas tawa di antara kicauan suara burung dari halaman istana.
Seusai sarapan, Jokowi menjelaskan dia dan Surya membahas pentingnya menguatkan semangat pluralisme dan kebinekaan sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, mereka pun sepemahaman tentang pentingnya menjaga Pancasila, memelihara stabilitas politik, dan menolak munculnya paham radikal di Tanah Air.
“Di antara kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Kita semua perlu memantapkan kembali Pancasila. Produk DPR dan kebijakan pemerintah harus bermuara pada Pancasila. Pemerintah pun bertekad mencegah radikalisme,” kata Jokowi.
Surya menyambut baik pemikiran Jokowi. “Saya merasakan pemikiran Jokowi sejalan dengan saya dan mayoritas bangsa. Untuk bisa bersaing, Indonesia membutuhkan stabilitas politik. Betapa penting stabilitas dan itu tidak bisa ditawar. Tidak mungkin (stabilitas) terjaga baik kalau ada pembiaran paham radikal.
”Oleh karena itu, Surya siap membantu pemerintah menangkal upaya penggulingan kekuasaan. “Kalau itu (makar) terjadi, masak warga negara seperti saya diam? Masak partai yang saya pimpin diam?”
Cegah Penggulingan
Seusai menerima Surya, kemarin siang Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Seperti halnya Surya, Novanto siap membantu mencegah penggulingan kekuasaan yang diupayakan sejumlah pihak dalam unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember. “Ketidakpuasan masyarakat bisa dibicarakan, tidak perlu harus makar,” ujar Novanto.
Bersama Romi pun, sapaan akrab Romahurmuziy, Jokowi membahas isu unjuk rasa 25 November dan 2 Desember serta soliditas partai koalisi. “Sebagai negara hukum, semua harus berdasarkan hukum, bukan pemaksaan kehendak menggunakan kekuatan massa,” ungkap Jokowi.
Romi mengaku menerima informasi dari Presiden soal unjuk rasa yang bakal dibelokkan untuk kepentingan politik tertentu. Menurut Romi, pihaknya mengimbau masyarakat tidak mengikuti aksi 2 Desember. “Sebagai partai Islam, PPP berada di garda terdepan untuk menjaga stabilitas politik jika unjuk rasa berujung ricuh karena agenda politik tertentu.”
Dewan Pimpinan Pusat MUI mengeluarkan tausiah kebangsaan untuk merespons demonstrasi. “MUI mengimbau masyarakat memperjuangkan aspirasi lewat lobi, perundingan, dan musyawarah dengan pengambil kebijakan,” ungkap Wasekjen MUI Sholahudin Al-Ayubi, kemarin.
Kepada awak media massa, Jokowi mengaku memperoleh pelajaran penting dari konsolidasi kebangsaan yang dilakukannya dua pekan terakhir.
“Saya semakin tahu apa yang harus diperbaiki di mana sebelumnya tidak terpikir. Konsolidasi kebangsaan itu mengingatkan lagi tentang empat pilar Indonesia, yakni NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.” (mi/jdz)
Foto : Presiden Joko Widodo tengah berdiskusi dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh di Istana Negara, Selasa (22/11).
