Sudahlah, Setop Korupsi!

by -36 views

JAKARTA – Indonesia benar-benar berada dalam darurat korupsi. Kini tidak ada lembaga negara yang kalis dari tindak pidana korupsi. Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap.

Ini bukan yang pertama pemimpin lembaga tinggi negara, pilar negara, tersangkut kasus rasywah. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar divonis seumur hidup pada Juni 2014 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam mengomentari kasus Irman, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk menghentikan segala hal yang menjurus pada tindak korupsi. “Saya tegaskan sekali lagi, setop korupsi! Untuk siapa pun!” kata Presiden seusai kunjungan kerja di Dusun Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Pemerintah, lanjut Presiden, juga berkomitmen untuk tidak mencampuri proses hukum yang dilakukan KPK. “Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK terhadap siapa pun. Saya meyakini KPK dalam menangani sesuai dengan kewenangan mereka dan profesional,” pungkasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang saat ini berada di Venezuela untuk mengikuti KTT Gerakan Non-Blok, pun menyesalkan peristiwa itu. “Kasus dugaan suap yang menimpa Irman mencoreng citra DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara,” ujar Kalla kepada wartawan Media Indonesia Christian Dior Simbolon di Margarita, Venezuela, kemarin.

KPK, dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, menyatakan Irman terkait dengan rekomendasi kuota gula impor Provinsi Sumatra Barat yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya pada 2016. Selain Irman, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita barang bukti uang Rp100 juta dari kediaman rumah dinas Irman di Jalan Denpasar Raya, Blok C3/8, Kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9). (Lihat grafik)

Sesuai aturan

Sebelum KPK menggelar konferensi pers, sempat muncul pesan berantai di jejaring sosial dan Twitter atas nama Irman Gusman. Isinya mengenai penjelasan kronologi dan sanggahan Irman yang intinya bahwa operasi tangkap tangan KPK melanggar prosedur serta fitnah. Beredar pula rilis atas nama Irman Gusman yang isi pesannya kurang lebih sama.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pesan berantai, Twitter, dan rilis itu bukan dari Irman, melainkan dari stafnya. Sejak ditangkap di rumahnya dan dibawa ke Gedung KPK, Irman tidak memiliki akses memegang ponsel.

“Semua prosedur penangkapan sudah sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan berlaku. Semua OTT ini direkam secara profesional oleh penyidik KPK,” tandasnya.

Laode juga mewanti-wanti siapa saja untuk tidak bermain-main dengan urusan pangan karena KPK memberikan perhatian khusus pada persoalan pokok tersebut. “KPK mengimbau para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, dan pengusaha, tolong jangan ulangi hal seperti itu,” tukasnya. (mi/jdz)
Foto : Presiden Joko Widodo.