Tax Amnesty Bukan Solusi Selamatkan Negara Yang Terancam Bangkrut

by -62 views

Kupang, mediantt.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr Benny K. Harman, menilai, kondisi perekonomian nasional saat ini sedang dalam kondisi memprihatinkan. Dia malah blak-blakan mengatakan, keadaan negara saat ini sedang tidak sehat alias sudah bangkrut. Bagi dia, kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, tidak menyelesaikan masalah, dan bukan solusi selamatkan negara yang sudah terancam bangkrut. Malah, menimbulkan kegaduhan baru yang memperparah perekonomian nasional.

Tax Amnesty itu instrument pemerintah yang dilakukan karena ada problem, yakni ada ancaman defisit di tahun 2017. Maka usul saya, seharusnya pemerintah minta mereka-mereka yang namanya ada dalam Panama Papers untuk kembalikan uangnya ke Indonesia. Di sana ada pengusaha putih dan hitam. Itu yang mesti dilakukan, bukan mengancam-ancam pengusaha dengan tax amnesty itu,” kritik Politisi Partai Demokrat itu ketika menjadi narasumber dalam diskusi politik bersama wartawan yang difasilitasi Fraksi Demokrat DPRD NTT, di ruang Fraksi Demokrat, Jumat (9/9).

Menurut dia, target penerimaan dari tax amnesty itu Ro 4.000 triliun. Nah, dari angka itu disusunlah APBN Perubahan. “Tapi sebulan hingga tiga bulan jalan, gak ada uang masuk. Maka, Sofyan Wanandi kumpulkan semua pengusaha tapi berapa duit yang bisa mereka setor. Kalau situasi perekonomian nasional seperti ini, belanja tidak sesuai dengan penerimaan, maka dilakukan pemangkasan setelah dikalkulasi ulang oleh Menteri Keuangan hasil reshuffle, Sri Muliyani. Hasilnya, ya terjadi pemangkasan besar-besaran, termasuk untuk NTT,” tegas Benny Harman.

Menurut dia, saat ini penerimaan negara cenderung menurun, bahkan negara sudah bangkrut. “Negara kita sebenarnya sudah bangkrut. Buktinya, sudah ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). NTT sendiri ada pemotongan fiskal sebesar Rp. 240 miliar. Kita akan memberi masukan kepada negara agar keluar dari kebangkrutan ini,” kata politisi yang lebih populer degan sapaan BKH.

Bagi dia, situasi situasi seperti ini tidak boleh terjadi. Untuk itu, ia mengajak untuk sama sama mencari jalan keluar terbaik. “Menurut saya, Tax Amnesty itu dirancang untuk menutupi penerimaan Negara yang cenderung menurun sejak awal pemerintahan Jokowi,” katanya, dan menilai, kebijakan tax amnesty ini digunakan untuk menakuti-nakuti rakyat. “Saya gak ngerti, ada anggoa dewanyang turun ke daerah dan mengacam pengusaha, terutama China. Ini kan gak benar,” tegasnya.

Ia menambahkan, perombakan cabinet jilid dua yang dilakukan Jokowi tidak banyak memberikan warna perubahan dalam peningkatan ekonomi negara, justru menambah rumit perekonomian. “Ketika Sri Mulyani masuk dalam kabinet pun tidak memberi perubahan apa-apa.

“Kalau Tax Amnesty ini gagal, maka ini menunjukkan low trust atau kepercayaan yang rendah terhadap Pemerintahan Jokowi.  Belum lagi Jokowi mengangkat Menteri yang memiliki warga negara asing,” tegasnya.

Menurut dia, di DPR RI, Fraksi Demokrat akan terus merperbaharui diri sebagai partai yang pro rakyat dan siap dengan solusi buat rakyat. “Demokrat mendukung pemerintahan Joko Widodo, tapi dukungan yang kami berikan bukan pasif, tapi aktif. Kami mendukung kebijakan yang pro rakyat tapi juga mengkritisi yang tidak pro rakyat. Ketika Jokowi mengumunkan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang paling depan mendukung adalah Partai Demokrat. Tapi dalam Tax Amnesti, kita memberikan koreksi,” tegas BKH yang juga Cagub NTT 2018. (jdz)

Ket Foto : BKH ketika menjadi narasumber dalam diskusi politik di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Jumat (9/9).