Jakarta, mediantt.com – Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK), Viktus Murin, mengapresiasi seruan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, yang mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang Pilkada 2017.
Menpan-RB mengeluarkan pernyataan itu saat berada di Kupang, awal pekan ini. Seperti diketahui, ada tiga daerah di NTT yang akan menyelenggarakan pilkada tahun depan yakni Kabupaten Lembata, Flores Timur, dan Kota Kupang.
Kepada mediantt.com via surat elektronik, Jumat (2/9), Direktur LKAK Viktus Murin, mengatakan, seruan Menpan-RB itu merupakan warning atau peringatan kepada penyelenggara pemerintahan daerah agar tidak membiarkan birokrasi dikotori oleh intrik-intrik politik praktis. Mantan Sekjen Presidium Pusat GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) ini mengatakan, pernyataan Menpan-RB mesti ditangkap sebagai pesan bahwa ada ‘situasi rawan’ yang mesti dihadapi oleh birokrasi di kabupaten/kota yang saat ini akan melangsungkan pilkada.
“Untuk itu para penjabat kepala daerah mesti bekerja dengan kredibilitas tinggi. Birokrasi mesti menjaga netralitas dari lakon politik praktis. Kewibawaan birokrasi tidak bakal muncul jika aparaturnya ikut bermain politik,” tegas Viktus, yang juga mantan Sekretaris GMNI Cabang Kupang.
Menurut Viktus, birokrasi merupakan manifestasi keberadaan negara untuk melayani hak-hak warga negara dalam suatu tatanan kemasyarakatan yang bersifat inklusif. “Itulah sebabnya aparat birokrasi tidak boleh berpolitik praktis, sebab aktivitas politik praktis bersifat ekslusif kelompok,” tegas Viktus yang pernah bergelut di lingkungan birokrasi sebagai Tenaga Ahli Menpora.
Mantan Wakil Sekjen DPP AMPI ini menjadi Tenaga Ahli di Kemenpora RI selama sembilan tahun, pada periode tugas tiga orang menteri (2004-2013) yakni Menpora Adhyaksa Dault, Andi Malarangeng, dan Roy Suryo. Viktus berpandangan, lazimnya birokrasi bekerja dalam koridor logika ‘mesin kepatuhan yang terinstitusional’. Hal ini mengandaikan adanya garis komando dari puncak hingga basis birokrasi. Artinya, kunci independensi sikap ASN terletak pada pemegang komando tertinggi birokrasi.
“Logika kepatuhan dalam birokrasi itu berlangsung secara berjenjang. Sehingga sikap ASN di daerah sangat ditentukan oleh kredibilitas dan integritas kepala daerah,” ucap Viktus yang kini aktif sebagai Tenaga Ahli di DPR-RI Senayan, Jakarta.
Selain memimpin LKAK, lembaga sosial kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, Viktus Murin juga tetap aktif menulis di sejumlah media cetak dan online. Hingga saat ini, Viktus tercatat telah menulis dan menerbitkan tiga karya bukunya, yakni “Mencari Indonesia, Balada Kaum Terusir” (2005), “Menabur Asa di Tanah Asal” (2006) — buku yang isinya cukup banyak mengulas problematika pembangunan di NTT– serta buku “Geliat Demokrasi di Kampung Halaman; Kado 10 Tahun Otonomi Lembata” (2009). (jdz)
Foto : Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK), Viktus Murin.
