Menpan-RB Ingatkan Pol PP Jangan Lagi Garang

by -81 views

Kupang, mediantt.com – Perilaku yang kerap kali kasar dan garang bahkan tak manusiawi yang ditunjukkan Polisi Pamong Praja (Pol PP) di seluruh Indonesia, termasuk di NTT, dalam menertibkan aturan, bakal mulai berkurang. Sebab, perilaku garang itu sudah diwanti-wanti oleh Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abanut dalam kunjungan kerja ke NTT, Selasa (30/8).

“Kami ingatkan kepada seluruh Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk tidak lagi garang dalam bertindak di lapangan, terutama dalam mengamankan kebijakan atau Perda yang dikeluarkan. Sika itu (garang) gak boleh lagi. Berindaklah dengan sikap-sikap yang ramah (hospitality),” tegas Menpan-RB Asman Abanut saat membuka Forum Komunikasi Kebijakan PNRB dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Aula Ben Mboi, Kupang, Selasa (30/8).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar pelayanan public harus semakin baik dari waktu ke waktu, dan tidak boleh mempersulit masyarakat. Ia juga aparat sipil negara (ASN) di Nusa Tenggara Timur agar tidak gagap teknologi  sehingga pengelolaan pemerintahan daerah harus menggunakan sistem e- Govermen dan e- Bugeting.

“Aparatur sipil negara tidak boleh gaptek, dan mulailah dengan sistem elektronik,” kata Asman.

Menurut dia, dengan menggunakan sistem elektronik, keuangan negara bisa diukur dengan program yang jelas, sehingga penggunanaan anggaran bisa efektif. “Dengan sistem itu bisa dilakukan efisiensi keuangan yang cukup besar,” tegasnya.

Sistem ini, sebut dia, diharapkan bisa meningkatan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan publik juga diharapkan tidak berbelit- belit yang menyulitkan masyarakat, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta, dll. “Pelayanan publik belum optimal melayani masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan kearah yang lebih baik,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap NTT bisa menjadi pilot projek dalam menjalankan sistem ini di Indonesia bagian Timur. Di Indonesia bagian barat, NTT bisa belajar dari Jawa Timur, Jogjakarta dan Jawa Barat, yang telah menjalankan sistem elektronik ini. “Copy paste saja. Jangan malu, karena saya yakin pelayanan publik akan lebih baik,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem ketika dikonfirmasi mengaku bahwa hingga saat ini NTT masih menggunakan sistem manual dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, diharapkan pada tahun 2018, NTT sudah bisa menjadi pilot projek di Indonesia bagian Timur.

“Kita berharap NTT menjadi pilot projek di Indonesia Timur, tapi sekarang kami masih gunakan sistem manual, karena keterbatasan sumber daya dan mental,” kata Salean. (jdz)

Ket Foto : Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abanut.