BKH Minta Kapolda NTT Berantas Mafia Trafficking di Rapat Panja DPR RI

by -46 views

JAKARTA –  Kasus mafia human trafficking yang makin marak akhir-akhir ini di Provinsi NTT, mendapat perhatian serius Komisi III DPR RI. Buktinya, Selasa (26/7) lalu, Komisi III DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Kabareskrim, Kadiv Propam, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Maluku, Kapolda NTT dan Kapolda Kalimantan Timur. Saat itu, Wakil Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman meminta Kapolda NTT untuk tidak main-main dalam memberantas human trafficking di NTT.

Di depan Kapolda NTT, Brigjen Pol. E. Widyo Sunaryo,  Benny Harman mengaku mendapat surat pengaduan dari korban yang berisi meminta beliau untuk bertemu Presiden Jokowi. “Dalam hati saya berpikir, masa kasusnya harus sampai ke Presiden. Saat itu, saya mencegah para korban ini untuk langsung berbicara dengan Presiden. Namun ini hanya sementara. Pada saatnya saya akan fasilitasi para korban ini ketika Polda NTT tidak bisa menyelesaikan kasus human trafficking di NTT” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Beny juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang pelaku trafficking asal TTS yang sudah ditahan. Namun berdasarkan laporan warga, pelaku tersebut masih beroperasi dari dalam penjara.

“Saya tidak ingin melakukan intervensi lebih jauh, karena ini soal kewenangan polisi. Saya hanya merasa bertanggungjawab dengan semua kasus yang terkait penegakan hukum di daerah pemilihan saya dan di NTT umumnya” tegas kandidat gubernur NTT 2018 ini.

Sebagai wakil rakyat, BKH merasa bertanggung jawab atas kasus trafficking yang banyak menimpa warga NTT. Ia tak mau dianggap gagal menggunakan fungsi pengawasannya sebagai anggota DPR-RI.

”Karena itu, Pak Kapolda, tolong selesaikan kasus ini di NTT, malu kita sebagài bangsa. Kalo nanti Pak Kapolda sudah bisa selesaikan kasus human trafficking ini, saya akan minta mereka untak tidak usah datang ke Jakarta. Mahal datang ke Jakarta.” lanjutnya.

Menganggapi pernyataan BKH, Kapolda NTT, Brigjen Pol. E. Widyo Sunaryo mengaku sejak masuk NTT bulan Januari 2016, dirinya sudah mendapat pekerjaan rumah dari Kapolda NTT sebelumnya. Namun menurut dia, rasanya tidak adil kalau kesannya hanya menyalahkan pihak Polri.

“Mengapa saya bilang demikian, saya tidak mau membela diri. Ada banyak pihak yang terlibat dalam usaha untuk memberantas human trafficking di NTT. Pemerintah Provinsi bersama kami sedang membentuk Satgas khusus terkait masalah ini” kata Kapolda yang baru menjabat enam bulan ini.

Meski demikian, Polda NTT berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya.

“Saya tidak akan diam Pak. Untuk kasus di TTS, kami sudah berhasil menangkap otaknya. Akar dari semua kasus human trafficking ini adalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan di NTT” jelasnya.

Hingga Juli, 23 Orang Meninggal

Kepala Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, NTT, Tato Tirang mengatakan, sejak Januari 2016 hingga akhir Juli ini tercatat 23 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal daerah itu, dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa.

“Yang terakhir pada dua minggu lalu, ada satu jenazah lagi dari Kabupaten Ende yang dikirim ke NTT, setelah dibuka petinya, ternyata ada dua orang jasad dalam satu peti. Dari 23 yang meninggal ini hanya dua yang legal sedangkan yang lain itu ilegal,” kata Tato Tirang, sebagaimana yang dikutip Kompas, Selasa (26/7/2016).

Tragedi kemanusiaan dalam kasus trafficking ini  rupanya belum sirna dari masyarakat NTT. Hari demi hari jumlah korban trafficking justru makin bertambah dan menyisakan duka bagi keluarga korban.

Sebetulnya pada saat fit and proper test Kapolri Tito Karnavian, BKH juga sudah menitipkan pesan agar Kapolri baru tersebut bisa memberantas mafia trafficking dalam tubuh kepolisian.

“Masalahnya karena ada begitu banyak polisi, TNI atau pihak lain yang menjadi becking dalam kasus human trafficking ini” tegasnya.

Namun menurut BKH, dalam menuntaskan kasus human trafficking, pendekatan hukum saja sebenarnya tidak cukup. Perlu sebuah pendekatan yang komperhensif seperti melalui pendekatan ekonomi, sosial, pendidikan, sosial dan budaya.

Mengenai pendekatan ekonomi, BKH menilai masalah kemiskinan sebagai salah satu faktor yang memudahkan warga percaya sama rayuan maut para cukong trafficking. “lilitan kemiskinan membuat masyarakat tidak punya pilihan lain selain mencari cara pintas mendapatkan uang” katanya.

Karena itu, sebagai salah satu calon gubernur NTT pada pilgub 2018 mendatang, dirinya berjanji untuk menuntaskan kasus trafficking ini dari hulu ke hilir serta menjadi salah satu program prioritas dalam bidang ekonomi. (*/jdz)

Foto : Wartawan sedang mewawancarai Kapolda NTT usai rapat Panitia Kerja (Panja) di Komisi III DPR RI, Selasa lalu.