Kupang, mediantt.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre W. Koreh mengatakan, menurut data yang diperbaharui tahun 2015, dari kurang lebih 3,4 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia, ada sekitar 190.960 RTLH di NTT.
Penegasan tersebut disampaikan Andre Koreh saat memandu Rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (7/6).
Andre Koreh menjelaskan, RLTH tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di NTT. Permasalahan umum yang ditemukan karena masalah perumahan masih belum diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, terutama lewat dukungan APBD. Selain itu, aturan yang masih tumpang tindih serta belum tersedianya lahan yang dipersiapkan melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP). Tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk merealisasikan Rumah Layak Huni (RLH).
“Ada tiga kabupaten dengan RTLH lebih dari 15.000 rumah di NTT yakni Kabupaten TTS, Belu dan Malaka,” jelas Kadis PU yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) NTT.
Menurut Andre, sesuai kajian tim Pokja PKP NTT, RLH versi NTT khususnya untuk masyarakat pedesaan berukuran 7 m2 x 9 m2, setengah tembok, beratap seng dengan dinding dari bebak atau bambu serta berlantai semen. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun rumah tipe tersebut sekitar Rp 30-40 juta. Satker Perumahan Dinas PU Provinsi NTT dalam tahun 2016 berencana merehab 2.000 unit rumah dengan dana stimulan Rp 15 juta per rumah.
Gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya dalam arahannya mengingatkan pentingnya ketersediaan RLH. Dari empat belas variabel kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar tujuh yang berhubungan dengan perumahan. Jika pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi mengatasi sepuluh variabel, angka kemiskinan akan menurun drastis di NTT.
Lebu Raya menegaskan, bersamaan dengan Program Desa Mandiri Anggur Merah, Pemprov NTT telah menjalankan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). Masing-masing desa/kelurahan dianggarkan dana Rp 50 juta untuk lima rumah. “Filosofi dari program ini adalah semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari para penerima sehingga masyarakat juga terlibat dalam semangat pemberdayaan,” jelas Gubernur.
Gubernur mengajak para Bupati/Walikota untuk bersama-sama memikirkan cara yang efektif agar masyarakat dapat menikmati RLH versi NTT. Prinsipnya, masyarakat harus diberdayakan dan bukan dimanjakan dengan bantuan. Masyarakat harus dilatih bertanggung jawab untuk membangun rumah yang layak. ”Bantuan dari pemerintah hanya berupa stimulus untuk membangkitkan semangat kerja masyarakat desa,” jelas Gubernur seraya meminta Bupati/Walikota untuk segera membentuk Pokja PKP tingkat Kabupaten/Kota.
Pejabat Senior dari Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Supardi, mengapresiasi sikap proaktif dari Pemprov NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT. Ia juga memberikan penghargaan terhadap Pokja PKP NTT yang telah menemukan RLH khas NTT yang punya ventilasi yang memadai serta tahan terhadap gempa bumi. “NTT bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun RLH,” jelasnya.
Rapat yang dikemas dalam situasi informal tersebut dihadiri Ketua DPRD NTT, Ketua REI NTT, Bupati TTS, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, Wakil Bupati TTU, Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Wakil Bupati Belu, Pejabat yang mewakili Walikota Kupang serta Pejabat yang mewakili Bupati Nagekeo dan Rote Ndao.
Konsultasi ke Pusat
Di tempat berbeda, Gubernur Lebu Raya menyatakan akan mengkonsultasikan dengan Pemerintah Pusat terkait Penggunaan Dana Desa untuk pemugaran perumahan masyarakat pedesaan. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur menanggapi anjuran para Bupati dan Wakil Bupati yang menghadiri Rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi NTT di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (7/6).
Gubernur berjanji dalam waktu dekat akan menyurati Kementerian terkait dengan tembusan kepada Presiden agar Dana Desa tidak hanya diperuntukan membangun infrastruktur pedesaan tetapi juga dapat dipergunakan oleh masyarakat tidak mampu untuk memugar rumahnya agar menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
Menurut dia, Pempov NTT bersamaan dengan program Desa Mandiri Anggur Merah, telah menjalankan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). Masing-masing desa/kelurahan dianggarkan dana Rp 50 juta untuk lima rumah. “Filosofi dari program ini adalah semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari para penerima sehingga masyarakat juga terlibat dalam semangat pemberdayaan,” jelas Gubernur.
Data yang dibeberkan Kepala Dinas PU NTT, Andre Koreh, ada sekitar 190.960 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT dari kurang lebih 3,4 juta RLTH di seluruh Indonesia menurut data yang diperbaharui Tahun 2015.
Menyikapi hal ini, para Bupati dan Wakil Bupati yang hadir pada acara tersebut secara senada meminta Gubernur NTT agar mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait penggunaan Dana Desa untuk membantu pemugaran dan pembangunan perumahan layak huni khususnya bagi masyarakat tidak mampu karena anggaran APBD Kabupaten/Kota sangat terbatas.
Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) dari Alokasi Dana Desa, item tersebut tidak diperkenankan. “Padahal Dana Desa merupakan salah satu sumber kekuatan desa untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak,” kata Wakil Bupati TTU, Aloysius Kobes.
Menurutnya, data yang dirilis Kementerian Sosial RI ada sekitar 30.046 RTLH di TTU, yang artinya dalam lima tahun Pemerintah setempat harus menganggarkan dana untuk membangun sekitar 6.000-an Rumah Layak Huni setiap tahunnya.
Bupati TTS, Paulus Mella, juga mengharapkan agar Dana Desa dapat membantu masyarakat membangun rumah yang layak. Menurutnya, dari sekitar 484.000 jiwa penduduk TTS, masih ada sekitar 48 persen kepala keluarga (KK) yang menghuni RTLH. “Karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov yang telah menganggarkan bantuan P2LDT. Kami juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat demi percepatan kesejahteraan masyarakat TTS,” urainya. Data dari Pokja PKP NTT, Kabupaten TTS, Belu dan Malaka memiliki RTLH yang sangat tinggi yakni lebih dari 15.000. (hms/jdz)
Foto : Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya dan Kadis PU NTT, Andre Koreh, menandatangani MoU tentang pemugaran rumah layak huni.
