Dira Tome Pertanyakan Hasil Penyelidikan KPK

by -35 views

Jakarta, mediantt.com – Sidang praperadilan Pemohon Marthen Luther Dira Tome melawan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki hari kedua Rabu (12/5), dengan agenda penjelasan termohon. Jawaban KPK yang diwakili empat kuasa hukum mendapat kritik balik dari Marthin Dira Tome. Ia mempertanyakan hasil penyelidikan KPK atas kasus dugaan korupsi dana PLS tahun 2007 itu.

Dalam jawaban KPK di hadapan sidang itu, KPK jelas membela diri dan menyatakan penetapan status tersangka kepada mantan Kasubdin PLS NTT itu sesuai prosedur.

“KPK menetapkan Dira Tome sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan telah sesuai dengan tata acara Hukum Pidana. dan telah mengantongi 2 alat bukti permulaan berupa hasil penyelidikan Kejati NTT, dan surat-surat lainnys,” kata Setiadi, Kepala Biro Hukum KPK yang juga ketua tim kuasa hukum KPK dalam sidang itu.

KPK menjelaskan, pemeriksaan saksi-saksi pun sudah dilakukan. KPK juga membantah tudingan Pemohon bahwa penetapan Dira Tome sebagai tersangka pada Oktober 2014 sebagai tindakan kemena-menaan KPK. “Itu tidak benar karena sebelumnya pemohon sudah pernah diperiksa Kejati NTT. KPK juga menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar lebih,” kata Setiadi.

Karena itu, termohon meminta majelis hakim untuk menerima replik jawaban termohon dan menolak seluruh dalil gugatan pemohon, dalam hal ini Marthen Dira Tome.

Menanggapi materi jawaban dan tuntutan pihak termohon, Dira Tome menegaskan, “Bagaimana mungkin KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka cukup dengan hasil penyelidikan dari Kejaksaan dan surat-surat lainnya. Lalu hasil penyelidikan KPK apa? Kalau dengan cara mengambil alih penanganan masalah lalu menetapkan orang jadi tersangka, ini sangat berbahaya bagi semua pencari keadilan, apalagi kejaksaan bukan atasanya KPK. Untuk itu, apa yang menjadi temuanya diikuti begitu saja. Cara-cara yang tidak benar seperti ini, kita harus lawan, apapun yang terjadi kita harus lawan”.

Soal kerugian negara dalam jawaban KPK yang ditaksasi Rp 2,4 miliar lebih tapi tidak merincikan kerugian itu meliputi apa saja. “Seandainya dalam hal mengungkapkan kerugian negara dengan cara menyampaikan secara gelondongan begini, dimanakah letak kebenarannya,” gugat Dira Tome.

Dalam sidang lanjutan (hari ketiga) Kamis (13/5), tim kuasa hukum Dira Tome akan memaparkan secara rinci seluruh isi gugatannya yang terdahulu, termasuk menyanggah seluruh dalil dan dalih-dalih pembenaran diri oleh KPK atas materi gugatan praperadilan KPK dengan menghadirkan 10 saksi, alat bukti surat-surat sebagai dokumen, serta dua saksi ahli.

Ketua Tim Kuasa Hukum, Marthen Dira Tome, John Rihi mengatakan, penetapan tersangka terhadap kliennya bukan atas dasar hasil kerja KPK sesuai aturan yang berlaku, tetapi atas dasar hasil kerja Kejaksaan Tinggi NTT dan  laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  NTT.

“Penjelasan KPK ini tidak masuk akal karena sesuai aturan, penetapan seseorang menjadi tersangka oleh lembaga penyidik manapun harus berdasarkan bukti dan atau keterangan saksi. KPK sama sekali belum memeriksa seorang saksipun. Dan yang mereka ajukan dalam jawaban mereka adalah hasil kerja Kejati NTT yang dituangkan dalam kertas berkop Kejaksaan Tinggi NTT juga LHP BPK yang merupakan hasil audit tahunan yang sudah ditindaklanjuti dan tidak ditemukan adanya kerugian negara,” tegasnya.

Menurut dia, KPK juga memakai dasar LHP tahunan itu seolah-olah ada temuan korupsi. “Ternyata LHP dari BPK itu memuat beberapa catatan untuk ditindak lanjuti, dan soal itu sudah ditindak lanjuti sehingga tidak ada korupsi atas dan PLS yang dikelola klien kami ketika masih menjabat sebagai Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT,” tegasnya. (stanis herin/jdz)

Foto : Pemohon Marthen Dira Tome bersama tim kuasa hukumnya sedang membaca dengan seksama jawaban KPK dalam sidang hari kedua, Rabu (12/5).