JAKARTA – Mayoritas fraksi yang sedang membahas revisi Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) sepakat soal substansi usulan pemerintah di dalam draf, terkait calon kepala daerah dari kalangan PNS, TNI, dan Polri. Mereka wajib mundur dari jabatannya. Klausul itu dikecualikan untuk calon kepala daerah dari kalangan DPR/DPRD/DPD.

Seperti diungkapkan anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, pihaknya sudah membahas berbagai hal, di mana sebagian isu sudah disepakati, beberapa lagi masih diperdebatkan dan perlu disusun ulang.

Salah satu yang disepakati adalah mengenai kewajiban agar calon kepala daerah dari kalangan PNS, TNI/Polri harus mundur dari jabatannya. Sejauh ini, semuanya sudah sepakat bahwa calon berlatar belakang TNI/Polri aktif wajib mundur dari kedinasan. Sementara untuk calon PNS, masih dibahas. Namun, kata Arteria, mayoritas fraksi memilih PNS juga harus mundur.

“Yang tidak perlu mundur itu DPR dan DPRD. Kesepakatannya itu tidak mundur. Sikap kita itu karena kita mengikuti UU lain yang terkait, yakni UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Red) . Di situ disebutkan anggota dewan tak perlu mundur bila maju sebagai calon kepala daerah. Kita ikuti itu,” kata Arteria, Selasa (26/4).

Dilanjutkannya, semua fraksi sepakat bahwa bila RUU Pilkada dibuat beda dengan UU yang sudah ada, maka akan terjjadi tumpang-tindih serta sengketa di belakang hari.

Selain itu, semua fraksi menilai bahwa setiap anggota DPR/DPRD sudah diwajibkan mundur dari jabatan kedinasan (sebagai PNS, TNI/Polri) ketika maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Maka, kalau harus mundur lagi dari jabatan di parlemen ketika maju sebagai calon kepala daerah, maka dianggap tidak adil.

“Ketika maju jadi calon anggota DPR kan sudah wajib mundur dari dinas. Masa dari DPR atau DPRD mau jadi kepala daerah, harus mundur lagi?” kata Arteria.

Di luar itu, kesepakatan lainnya adalah soal penguatan Bawaslu dan Panwaslu.

Untuk mengantisipasi adanya sengketa kepengurusan parpol seperti terjadi di kasus Golkar dan PPP yang berujung pada sengketa syarat dukungan parpol, disepakati bahwa kepengurusan parpol yang sah dan bisa mendaftarkan calon adalah pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk untuk nama-nama pengurusnya.

“Kesepakatan ini mengacu kepada UU Parpol,” imbuhnya. Soal daftar pemilih disepakati bahwa akan mengacu DPT pemilu terakhir dibantu data DP4. (sp/jk)

Foto : Ilustrasi pilkada