Mantan Jaksa Didakwa Rugikan Negara Hingga Rp 7, 9 Miliar

by -40 views

Kupang, mediantt.com – Kasus dugaan korupsi jual beli aset negara PT Sagared milik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, membuat negara mengalami kerugian keuangan hingga Rp 7,9 miliar akibat perbuatan mantan jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Djmai Rotu Lede.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kejari Oelamasi, kepada wartawan, Selasa (15/3) menjelaskan, peran terdakwa sebagai jaksa fungsional di Kejati NTT yang bersama-sama dengan Paulus Watang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

Menurut Eka, pada Maret 2015, terdakwa mengetahui adanya barang rampasan dari perkara atas nama Adrian Herling Woworuntu berupa besi-besi tua dibekas pabrik dan gudang milik PT Sagaret di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  Terdakwa lalu menyuruh Octovianus Edward Nawi mencari pengusaha untuk membeli besi-besi tua yang merupakan barang sitaan tersebut.

Kat Eka, Octovianus lalu bertemu Paulus Watang, seorang pengusaha yang bergerak di bidang jual beli besi tua, yang kemudian bersedia membeli seluruh besi tua tersebut dengan harga Rp 2.500 per kilogram.  Seluruh besi tua itu setelah ditimbang memiliki berat 8 ton, kemudian diangkut dari Takari ke Kupang menggunakan mobil sewaan dan biaya angkut dibayar oleh Paulus Watang sebesar Rp 14 juta.

“Uang pembayaran itu kemudian diserahkan ke terdakwa. Meskipun terdakwa dan Paulus Watang sudah tahu bahwa empat unit pabrik dan gudang PT Sagaret itu bukan milik mereka, namun keduanya tetap bersepakat melakukan pembongkaran lalu menjual besi-besi tua tersebut,” kata Eka.

Menurut Eka, sebagai tindaklanjut atas niat terdakwa dan Paulus Watang, maka keduanya lalu menemui Gaper Kase di gedung Kejati NTT dan menyampaikan bahwa ada kehilangan mesin dan besi yang ada dalam pabrik dan gudang milik PT Sagared. Maka keluarlah surat ke terdakwa untuk mengamankan aset-aset tersebut. Terdakwa lalu membuat surat perintah ke Paulus Watang untuk dijadikan sebagai dasar pembongkaran pabrik dan gudang.

“Setelah surat diterima Paulus Watang, saya memerintahkan anaknya Junaldi Watang untuk membawa alat berat ke lokasi pabrik dan gudang untuk melakukan pembongkaran. Sebanyak dua buah gudang berhasil dibongkar,” kata Eka.

Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya dirinya sebesar Rp 400 juta, termasuk memperkaya diri Paulus Watang sebesar Rp 476 juta. “Perbuatan terdakwa Djami Rotu Lede dan Paulus Watang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7.977.100.000,” ungkap Eka.

Menurut Eka, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Praperadilan Ditolak

Sementara itu, upaya praperadilan yang dilakukan Djami Rotu Lede, ternyata apes. Sebab, dalam siding Selasa (15/3), praperadilan itu ditolak majelis hakim PN Klas 1 A Kupang.

Sidang praperadilan itu dipimpin oleh hakim tunggal Rakhman Rajagukguk dihadiri oleh termohon DRL diwakili oleh kuasa hukumnya Markus Reinnamah, serta dari pihak termohon jaksa Emerensiana Jehamat dan Max Jefferson Mokola.

Adapun Pertimbangan hakim Rakhman Rajagukguk mengabulkan permohonan tergugat Kejati NTT dan menolak permohanan menilai bahwa praperadilan yang diajukan oleh DRL telah gugur demi hukum, dan telah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa Dalam hal suatu perkara dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut dinyatakan gugur.

Ia mengatakan, tersangka DRL telah ditangkap, dan ditahan, serta perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Oelamasi, bahkan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada 28 Februari lalu.

Setelah itu telah dilakukan sidang perdana pada Selasa (8/3), dan telah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa, namun persidangan ditunda karena DRL belum memiliki penasehat hukum, sehingga oleh Majelis Hakim dilakukan penunjukkan penasehat hukum untuk mendampingi DRL. (che)

Foto: Djami Rotu Lede