Gubernur Minta Daerah Mengacu Pada Norma Pembangunan Nasional

by -31 views

Maumere, mediantt.com – Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengingatkan, untuk percepatan pembangunan daerah maka daerah perlu mengacu norma pembangunan nasional yang sudah ditetapkan. Dia pun menyebut ada lima norma pembangunan nasional.

Pertama, pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan dimensi terkait. Kedua, pembangunan untuk manusia dan masyarakat, harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan masyarakat menjadi lemah. Ketiga, pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar.

Keempat, pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung ekosistem. Kelima, pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak mematikan usaha yang sudah berjalan.
Demikian disampaikan Gubernur Frans Lebu Raya pada pembukaan Musrenbang Kabupaten Tahun 2016 di Aula Auditorium Unipa Maumere, Kamis (10/3). Karena berhalangan hadir, sambutan Gubernur tersebut dibacakan Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar.

Ia mengatakan, dengan kebijakan norma pembangunan nasional tersebut, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perubahan pendekatan prioritas pembangunan tahun 2017 dari money follows function menjadi money follows programme.

“Kebijakan money follows programme akan memberikan arah yang jelas pada kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan mencegah terjadinya pembangunan tidak fungsional secara optimal, karena semua program dan kegiatan jelas, terukur dan saling mendukung. Dengan demikian dapat terjadi keterpaduan pembangundna dari tingkat pusat sdampai daerah,” ujar Gubernur Frans Lebu Raya.

Dia mengatakan Musrenbang Kabupaten sebagai forum untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dengan aspirasi masyarakat. Diharapkan Musrenbang berjalan lebih optimal dengan ditetapkannya kebijakan daerah dan nasional yang memperkuat pentingnya keterpaduan perencanaan pembangunan.

Keterpaduan itu dirangkai dari beberapa regulasi seperti Pergub Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Menurut Gubernur Fras Lebu Raya, kebijakan tersebut akan menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2017 dan meningkatkan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

Program Prioritas

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan baru dalam rangka penyusunan RKP 2017 melalui money follows programme, Gubernur Frans Lebu Raya pun mengingatkan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera akan berbagai program prioritas.

Dia menyebut pengelolaan pendidikan menengah termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan penyediaan beasiswa, guru kontrak, peningkatan mutu BLUD, juga peningkatan kualitas, kuantitas dan persebaran tenaga kesehatan.

Gubernur juga meyinggung peningkatan populasi, produktifitas dan kesehatan hewan, serta intensifikasi tanaman pangan termasuk di dalamnya padi dan jagung. Selain itu, peningakatan kualitas keterampilan pencari kerja dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan pengawasan tenaga kerja, juga pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi.

Promosi destinasi wisata unggulan daerah juga disentil gubernur dua periode itu. Dia pun menekankan peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan NTT Satu Data, dan penguatan kapasitas kabupaten dalam pengelolaan dana desa.

Di sisi infrastruktur, Gubernur mengingatkan akan peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan prasarana irigasi, pembangunan embung-embung, pengembangan cendana lestari, pengadaan sarana prasarana kelistrikan/PLTS dan sumur bor, dan agropolitan dan minapolitan serta penyediaan sarana tangkap perikanan laut.

Gubernur pun menyinggung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk di dalamnya fasilitas kabupaten layak anak, dan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui lanjutan program desa mandiri anggur merah, dan penataan aset PNPM.

Dia berharap komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus terajut makin baik ke depan. Setiap kabupaten harus memastikan pembangunan benar-benar berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, serta cegah dan eliminir kegiatan pembangunan yang tidak berdaya ungkit besar. (vicky da gomez) 

Foto: Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersama Mendagri dalam sebuah kunjungan ke Sikka belum lama ini.