Ada Lagi Oknum Jaksa Terlibat Penjualan Aset Negara

by -70 views

Kupang, mediantt.com – Sudah ada dua mantan jaksa yang terlibat kasus dugaan korupsi penjualan aset negara PT Sagared. Kini terungkap fakta baru, bahwa ada lagi oknum jaksa lain di Kejaksaan Tinggi NTT yang terlibat.

“Diduga kuat ada keterlibatan jaksa lain dalam kasus PT Sagared yang melibatkan mantan jaksa Djami Rotu Lede dan Paulus Watang yang kini sedang menjalani proses pemberkasan oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Saat ini timnya sedang melakukan pengumpulan bukti terkait keterlibatan oknum jaksa lain dalam kasus itu,” kata Paulus Watang melalui kuasa hukumnya Fransisco Bessie, kepada wartawan, Kamis (18/2)..

Fansisco  juga blak-blakan mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah barang bukti berupa rekaman video yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan digunakan dalam pembuktian di pengadilan nanti.

“Rekaman video tersebut masing-masing berdurasi 30 menit, dan jelas salah satu rekaman videonya menunjukkan bahwa adanya pertemuan antara para pengusaha termasuk kliennya Paulus Watang, bahkan dalam pertemuan itu ada salah satu oknum jaksa dari Kejati NTT berinisial GK,” ungkap Bessie.
Ia menambahkan, dalam pertemuan itu, aset negara itu dibeli oleh kliennya Paulus Watang, dan melalui proses yang resmi ditunjukkan dengan bukti dokumen surat.

“Pada awal Februari 2015, Edu datang ke klien saya, Paulus Watang. Saat itu, Edu bawa juga jaksa Djami Rotu Lede. Karena masih ragu dan takut, maka klien saya Paulus Watang, minta kalau bisa ada salah satu petinggi di Kejati NTT juga hadir untuk memberikan kepastian. Saat itulah, oknum jaksa GK ikut hadir dan dilakukan pertemuan di salah satu hotel di bilangan Pasir Panjang,” kata Fransisco.

Setelah pertemuan itu, jelas Fransisco, lalu keluarlah surat pada 6 Mei 2015 yang isinya untuk melakukan pengamanan sekaligus aset-aset itu dibawa ke kantor Kejati NTT.

“Untuk angkut aset-aset itu tentunya butuh biaya. Lalu, apakah anggarannya disiapkan oleh Kejati NTT atau oleh klien saya? Saat itulah, tersangka Djami Rotu Lede lalu menyurati klien saya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 450 juta, yang diberikan tiga kali yakni Rp 400 juta, Rp 25 juta dan Rp 25 juta pada 10 Mei 2015. Saat itu, proses mulai berjalan. Sehingga timbulkan persoalan hukum,” beber Fransisco.

Selain itu, Fransisco juga menyinggung mengapa penyidik Kejati NTT sama sekali tidak memeriksa oknum jaksa di Kejati NTT yang terlibat dalam penjualan aset negara tersebut, selain tersangka Djami Rotu Lede. Atas dasar itulah, maka dirinya juga meminta agar aparat penegak hukum di Kejati NTT supaya ikut melidik lebih dalam lagi keterlibatan seluruh pihak dan jangan hanya pengusaha saja yang dilidik. Dengan demikian, kasus tersebut bisa terbuka dan diketahui publik.

Mengenai total aset negara senilai Rp 8,4 miliar lebih itu, Fransisco mengaku itu adalah total aset dan bukan total kerugian. Disebutkan Fransisco, uang sebesar Rp 450 juta yang diterima Djami Rotu Lede juga dibagikan ke sejumlah oknum jaksa.

“Saya tidak mau menyebut nama-nama oknum jaksa itu. Silahkan masing-masing koreksi diri dan nantinya akan terungkap juga dipersidangan. Kita sudah punya semua buktinya termasuk bukti SMS yang masih kita simpan,” ungkap Fransisco.
Menurut dia, sebelum kasus itu sampai ke meja hijau, dirinya ingin menyampaikan ke publik agar diketahui.  “Jadi, dasar bagi klien saya untuk beli aset negara itu karena ada surat yang dikeluarkan oleh tersangka Djami Rotu Lede. Surat perintah untuk mengamankan aset negara itu keluar tanggal 6 Mei 2015 yang ditujukan ke beberapa orang jaksa termasuk Djami Rotu Lede. (che)

Foto : Fransisco Bessi