Kejari Ba’a Tunggu Petunjuk Jaksa Agung Soal SP3 Lens Haning

by -135 views

Kupang, mediantt.com – Kasus dugaan korupsi hibah tanah tahun 2005 lalu di Kabupaten Rote Ndao yang diduga melibatkan Bupati Rote Ndao, Leonard Haning, belum dinyatakan SP3 oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a. Pasalnya, saat ini Kejari Ba’a tinggal menunggu petunjuk Jaksa Agung, HM. Prasetyo, terkait penanganan kasus dugaan korupsi hibah tanah di Kabupaten Rote Ndao seluas 12 ha yang merugikan keuangan Negara hingga Rp 37, 5 juta.

Kajari Ba’a, Agus Lahat Lumban Gaol, SH kepada wartawan, Jumat (15/1) menjelaskan, saat ini tim penyidik Kejari Ba’a masih menunggu petunjuk Jaksa Agung dalam penanganan perkara itu.

Ia mengatakan, pihaknya telah meminta petunjuk dari Kejati NTT terkait kasus itu. Namun, untuk dipastikan bahwa kasus dugaan korupsi hibah tanah di Kabupaten Rote Ndao belum dinyatakan SP3 oleh Kejari Ba’a.

“Saya pastikan kasus itu belum di SP3. Karena belum ada perintah SP3 dari Kejagung RI. Justru secara kami lagi tunggu petunjuk jaksa agung,“ kata Agus.

Menurut Agus, terkait dengan petunjuk dari Kejati NTT telah dipenuhi, namun pihaknya harus menunggu lagi petunjuk dari Kejagung RI. “Kami masih tunggu petunjuk dari Jaksa Agung kalau dari Kejati NTT sudah,“ jelas Agus.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT John  Walingson Purba menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Rote Ndao Leonard Haning masih berpeluang untuk diproses kembali.

Keputusan pra peradilan yang diajukan Bupati Roten Ndao di Pengadilan Negeri Ba’a, kata Purba, sudah dimenangkan Bupati Rote Ndao. Keputusan itu bukan merupakan keputusan final karena semua kemungkinan bisa saja terjadi. ”Kasus bupati Rote Ndao bisa diproses ulang, keputasan Praperadilan Pengadilan Negeri Ba’a bukan keputusan akhir,” tegas Purba.

Menurut Purba, dalam proses penyidikan ulang pihak Kajati harus membandingkan biaya kasus dengan nilai dugaan korupsi untuk mengetahui, apakah menguntungkan ataukah justru merugikan. Jika dalam penyeilidikan sampai dengan pelimpahan berkas kasus korupsi memakan biaya hingga ratusan juta rupiah, maka perlu dipertimbangkan dengan total kerugian negaranya.

“Untuk membuka kembali kasus korupsi di Rote Ndao, Kajati harus meminta pendapat dari Kejagung RI, karena kerugian negara dari kasus itu sudah dikembalikan,” katanya. (che)

Foto: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT John  Walingson Purba