Beberkan Rapor Kementerian, Yuddy Dianggap Bikin Gaduh

by -52 views

JAKARTA – Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang mengevaluasi dan mempublikasikan kinerja para menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menuai kritikan keras dari berbagai kalangan.

Bekas Menteri Kehutanan era Susilo Bambang‎Yudhoyono Zulkifli Hasan menilai, sikap Yuddy itu justru akan membuat kegaduhan politik.

“Kalau dipublikasikan tentu akan membuat kegaduhan,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1).

Ketua MPR itu menambahkan, seharusnya penilaian Yuddy terhadap kinerja para menteri itu cukup menjadi konsumsi internal. Sekalipun, penilaian itu dilakukan atas dasar instruksi presiden.

“Saya kira sebaiknya bila itu instruksi presiden maka silakan saja memberi penilaian. Tapi, untuk internal lewat rapat kabinet atau langsung ‎kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

‎Kendati demikian, ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menganggap wajar jika Yuddy memberikan penilaian terhadap kinerja menteri.

Sebab, kebanyakan menteri merupakan anggota parpol dari partai pendukung pemerintah. “Menterinya sama-sama dari parpol dan partai pendukung,” tandasnya.

Sebelumnya, Yuddy menilai terdapat sepuluh kementerian maupun lembaga yang mendapat nilai tertinggi. Di antaranya, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)‎, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pendayagunn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Bappenas, Kementerian Perindustrian,‎ Badan Pusat Statistik, dan Mahkamah Konstitusi.

Layak Diganti

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi layak direshuffle.

“Kalau gunakan ukuran kinerja pengawasan DPR, banyak hal yang cukup menjadi syarat presiden untuk mereshuffle Pak Yuddy ini. Jadi, memang layak direshuffle,” ujarnya, Selasa (5/1).

Dia menjelaskan, Yuddy selalu membuat suasana politik semakin gaduh dengan merilis aturan-aturan tanpa parameter yang jelas. Terakhir, mengenai sikapnya yang menilai kinerja para menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kebijakan-kebijakannya banyak yang menggangu. Contohnya, soal aturan PNS untuk tenaga honorer Kategori 2 (K2) hingga penataan birokrasi di daerah juga apa yang dicapai?,” sebutnya.

Anggota Komisi V DPR itu menyarankan, Yuddy perlu diberikan peringatan agar tidak membuat gaduh terus. “Presiden awal tahun kemarin sudah menyampaikan agar kinerja kabinet lebih solid tapi, sudah buat kegaduhan di awal tahun 2016,” cetusnya.

Dia juga menyarankan, jika ada hal yang bersangkutan dengan kabinet harus merapatkannya lewat internal. “Bukan dibuka di publik,” tandasnya. (jpnn/jdz)