Kritik Pembangunan Jembatan Rp 5,1 Triliun, Anggota DPRD NTT Didemo

by -190 views

Kupang, mediantt.com – Anggota DPRD NTT, Jefry Unbanunaek, yang mengritik kebijakan pembangunan jembatan Pancasila yang menghubungkan Pulau Adonara dan Pulau Flores daratan, NTT, didemo sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Satu NTT.
Unjuk rasa ini digelar terkait dengan pernyataan Jefry di salah satu surat kabar lokal pada Senin (2/11/2015).
Saat itu Jefry mengkritik rencana pemerintah pusat membangun jembatan Pancasila dengan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun. “NTT ini bukan hanya Flores, apalagi pulau Adonara,” demikian pernyataan Jefry di surat kabar itu.
Tak disangka, pernyataan tersebut memancing protes para mahasiswa yang menganggap pernyataan Jefry itu sarat nuansa SARA.
Jefry Banunaek yang dihubungi Kompas.com, Jumat (6/11/2015), menepis terdapat unsur SARA dalam peryataannya itu.
Dia mengatakan, pernyataannya di media lokal itu adalah bentuk kritikan dan sekadar mengingatkan pemerintah agar menjaga pemerataan dan keadilan dalam pembangunan.
“Untuk skala nasional juga, sering pemerintah pusat ingatkan bahwa Indonesia bukan hanya pulau Jawa saja dan itu sebagai ungkapan rasa ketidakadilan, agar pemerintah memperhatikan pemerataan dalam pembangunan,” kata Jefry.
Apalagi, kata Jefry, Jembatan Pancasila ini akan menghubungkan Larantuka, ibu kota Kabupaten Flores Timur dan beberapa kecamatan di Pulau Adonara yang adalah kampung halaman Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.
Selain itu, biaya pembangunan Rp 5,1 triliun dianggap terlalu besar karena hampir setara dengan tiga kali lipat APBD NTT.
“Artinya hampir tiga tahun, seluruh pelayanan pemerintah berhenti hanya untuk membangun jembatan tertentu. Ini akan membuat rasa cemburu di tengah kesulitan air bersih, kelaparan, masalah listrik dan infrastruktur lain di NTT yang belum dijawab pemerintah,”kata Jefry.
Menurutnya, anggaran pembangunan jembatan Pancasila akan membebani APBN dan sebagai wakil rakyat tentu dirinya mendukung setiap pembangunan di NTT.
“Kepala Dinas PU NTT, mengatakan sumber dananya dari hibah pemerintah Jepang, tetapi belakangan ini ternyata anggarannya dari APBN. Mau dari APBN atau APBD, tentu itu adalah uang rakyat yang bersumber dari keuangan negara dan harus dirasakan mayoritas masyarakat NTT, apalagi dananya Rp 5,1 triliun,” tambah dia.
Intinya, kata Jefry, jika APBN bisa dikucurkan untuk membangun jembatan Pancasila yang menghubungkan Larantuka-Adonara, berarti pembangunan jembatan Timor-Semau–Rote harus bisa dilaksanakan.
Pulau Rote dari segi teritorial, lanjut Jefry, adalah pulau terselatan Indonesia dan dari sisi ekonomi dan punya keunggulan pariwisata dan dari keselamatan transportasi, pelayaran ke pulau itu telah memakan banyak korban jiwa,
“Selain itu, produksi pertanian dan peternakan sangat menjanjikan bila dibandingkan dengan pembangunan Pulau Adonara,” pungkasnya. (kompas.com)

Foto : Maket jembatan Palmerah atau Pancasila di Flores Timur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *