Usaha PDI Mengunci Gerak JK, Paloh dan Luhut

by -229 views

JAKARTA — PDI-P tampak berusaha memanfaatkan semua kesempatan untuk memaksa Presiden kembali melakukan kembali melakukan perombakan kabinet. Sekali lagi tujuan perombakan ini bukanlah untuk kepentingan bangsa, tapi kepentingan para elit partai.

Sejak tumbangnya Soeharto, dunia perpolitikan di Indonesia sangat dinamis. Adagium “Politics is who gets what,when and how,” dari Harold Laswell kembali menemukan bentuknya. Bila, bagi-bagian kekuasan dirasa belum memuaskan, dipastikan tensi politik akan terus memanas.

Setelah Jokowi membentuk susunan kabinet, kekecewaan justru terlihat dari partainya sendiri, PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung utama Jokowi untuk menjadi Presiden, PDIP bisa dibilang kurang mendapat “lahan basah.” Hampir semua “lahan basah” diambil oleh kelompok Wapres Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan orang bawaan dari Presiden Jokowi.

Kekecewaan semakin bertambah setelah gagalnya PDIP menempatkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Mulailah para dedengkot -politisi PDIP berusaha menjatuhkan orang bawaan Jokowi, Surya Paloh dan JK.

Karena tidak kuat terhadap tekanan dari partainya sendiri, Jokowi pun telah melakukan perombakan kabinet. Namun bukanlah kepentingan bangsa yang tampaknya menjadi alasan utama perombakan tersebut, melainkan agar pembagian kekuasaan di antara para pedukung Jokowi lebih merata. Seperti kita ketahui, perombakan pertama memakan korban orang bawaan Jokowi sendiri. Mereka adalah Andrinof Chaniago yang tersingkir dari posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andi Widjajanto dari kursi Sekretaris Kabinet, dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo yang bernasib sama dengan Adrinof. Tak kalah penting dalam hal ini adalah reposisi Luhut Panjaitan dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menko Polhukam. Luhut menggantikan Tedjo Edhie Wibowo, orang bawaan Surya Paloh.

Orang bawaan JK jauh lebih beruntung. Menteri BUMN Rini Soemarno lolos dari lubang jarum, Sofjan Djalil hanya direposisi dari Menko Perekonomian menjadi Menteri PPN / Kepala Bappenas.

PDIP sendiri berusaha bermain cantik. Mereka seakan-akan tidak menempatkan kadernya dalam Kabinet baru Jokowi. Tapi mereka menempatkan pionnya seperti Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Rupanya keberhasilan menempatkan dua orang pion belumlah memuaskan PDIP. Mereka terus merongrong posisi orang bawaan JK, Jokowi dan Surya Paloh.

Cara merorongnya adalah dengan menciptakan dan memanfaatkan isu. JK dan orang-orangnya disudutkan dengan isu korupsi di Pelindo II. Maklum, Dirut Pelindo II RJ Lino memang orang kesayangan JK. Sialnya, ketika Bareskrim menggeledah kantor Pelindo, RJ Lino dengan sombongnya menelpon Menteri PPN Sofjan Dalil.

Akibat penggeladahan tersebut, Kabareskrim Budi Waseso sampai ditelpon oleh Wapres JK. Budi Waseso akhirnya dirotasi menjadi Kepala BNN. Masyarakat sebenarnya tahu bahwa kasus Pelindo II hanyalah permainan elit politik, bukan murni penegakan hukum.

Politisi PDIP langsung menggoreng kasus Pelindo II. Mereka, menjadi pelopor pembentukan Pansus Pelindo II. Dalih dibentuknya pansus Pelindo II adalah untuk menyelediki kasus korupsi. Tapi, sebenarnya Pansus Pelindo II bertujuan untuk menyudutkan JK melalui RJ Lino, Sofjan Djalil dan Rini Somarno.

Selain kelompoknya JK, orang dekat Jokowi yaitu Luhut Panjaitan juga berusaha digoyang. Momentum untuk mengoyang tercipta ketika kebakaran hutan melanda Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Politisi PDIP membonceng usul anggota DPR dari fraksi lain agar dibentuk pansus kebakaran hutan. Tujuan dari pansus kebakaran hutan jelas ingin menyudutkan Luhut Panjaitan. Karena, banyak isu beredar kedekatan dia dengan salah satu pemilik lahan kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Kali ini PDIP memang sedang beruntung. Diciduknya, pengacara terkenal sekaligus Ketua Makamah Partai Nasdem OC Kaligis oleh KPK dalam kasus penyuapan hakim PTUN Medan, membuat posisi Partai Nasdem babak belur. Perkembangan kasus OC Kaligis membawa Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella menjadi tersangka. Karena, Jaksa Agung M. Prasetyo berasal dari partai sama, mulailah ada spekulasi bahwa Jaksa Agung terlibat dalam kasus tersebut. Tentu saja kasus tersebut dimanfaatkan oleh kelompok yang menginginkan posisi Jaksa Agung.

PDIP tampak berusaha memanfaatkan semua kesempatan dengan memaksa Presiden untuk kembali melakukan perombakan kabinet. Sekali lagi tujuan perombakan ini tampaknya bukanlah untuk kepentingan bangsa, tapi kepentingan kekuasaan! (indonesianreview.com/jk)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments