JAKARTA — Dari jadwal acaranya, kunjungan presiden Jokowi ke Amerika Serikat pada 25 sampai 29 Oktober gampang ditebak. Tujuan utamanya adalah bertemu presiden Barack Obama dan eksekutif puncak Freeport McMoran Inc..
Dari presiden Obama dan para petingggi di Washington, Jokowi tampaknya bakal memperoleh wejangan agar Indonesia tidak berseberangan dengan Tran-Pacific Partnership (TPP), dan mengamankan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Di Washington juga, Jokowi diharapkan bisa memahami bahwa risiko terlalu tinggi bagi Indonesia bila memilih tetap bersekutu dengan Cina, dan berhadapan dengan TPP.
Dalam pertemuan dengan Freeport, yang dilakukan setelah bertemu Obama, Jokowi tentu akan memperoleh penjelasan bahwa keberadaan raksasa emas ini di Indonesia adalah salah satu dari kepentingan strategis Amerika Serikat. Selain itu, bisa jadi, Freeport akan menanyakan apakah kata-kata keras Menko Kelautan dan Sumber Daya Rizal Ramli, yang dianggap melecehkan Freeport, mewakili sikap pemerintah atau tidak.
Mereka mengacu pada pernyataan Rizal Ramli di berbagai kesempatan bahwa perpanjangan kontrak Freeport di masa lalu sarat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, dia menuntut agar perpanjangan kontrak Freeport harus benar-benar bersih dan menguntungkan Indonesia. Sumbangan Freeport kepada Indonesia, kata Rizal Ramli, terlalu kecil.
Tak kalah menarik adalah Jokowi tak punya agenda untuk bertemu dengan pimpinan Bank Dunia. Apakah ini berarti Jokowi sudah patah arang dengan lembaga keuangan multilateral ini meski sanggup mengguyur Indonesia dengan dana murah secara besar-besaran, atau justeru pihak Bank Dunia yang enggan menemui dia? Yang pasti, Direktur pelaksana Bank dunia, Sri Mulyani, terlalu sulit menerima kenyataan bahwa Jokowi memasukkan orang yang sangat membenci dirinya dan Bank Dunia, Rizal Ramli, ke dalam kabinet.
Hal lain yang bakal dihadapi oleh Jokowi adalah kritik dari para pecinta lingkungan karena kebakaran hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang makin tak terkendali. Salah satu sumber utama kemarahan para pencinta lingkungan tersebut adalah penolakan pemerintah terhadap bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran ketika api masih terkendali. Maka tak aneh bila bila mereka menganggap Jokowi sebagai orang paling bertanggung jawab terhadap malapetaka lingkungan tersebut.
Tudingan kepada Jokowi juga tak lepas dari kenyataan bahwa Menkopolhukam Luhut Panjaitan adalah konglomerat perkebunan kelapa sawit. Padahal kini perkebunan ini dituding oleh para pecinta lingkungan sebagai biang keladi kebakaran hutan di Indonesia. Padahal, di mata mereka, hutan Indonesia adalah paru-paru dunia yang harus dilestarikan sampai kapanpun.
Tentu saja konyol bila menganggap enteng kritik dari para pecinta lingkungan tersebut. Sekarang ini lingkungan telah menjadi isu strategis di arena politik kebanyakan negara maju. Hal ini terkait dengan pengalaman mereka sendiri di masa lalu ketika lingkungan kerap dikorbankan untuk kepentingan industri. Akibatnya, mereka pernah mengalami berbagai masalah serius dengan kesehatan masyarakat.
Salah satu malapetaka lingkungan terparah terjadi di kota Minamata, Jepang. Tanah, dungai dan laut kota ini pernah tercemar air keras secara besar-besaran. Hampir semua mahluk hidup di darat, laut dan sungai menjadi korban pencemaran ini. Pada tahun 1956, ditemukan korban manusia pertama dari malapetaka lingkungan ini. Selanjutnya, sampai dengan 2001, ketika korban terakhir ditemukan, terdapat 2.265 korban dan 1.784 di antaranya meninggal.
Saat ini tentu masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa Jokowi akan berubah atau tetap sama dalam menghadapi pergaulan ekonomi dan politik dunia. Yang pasti, Jokowi kini berhadapan dengan tata-ekonomi dunia yang sedang berubah cepat sejak terbentuknya TPP, yang merupakan blok ekonomi terbesar di dunia.
Posisi Indonesia saat ini mirip dengan era perang dingin, dimana dunia terbelah anatara blok Barat dan Timur, yang masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bedanya, sekarang Indonesia harus memilih blok TPP yang dipimpin oleh Amerika Serikat, atau blok Cina. Uniknya, di dalam TPP ada juga negara komunis, yaitu Vietnam. Maka, pertarungan anatara kedua blok tersebut tak bisa disebut sebagai kapitalis versus komunis seperti terjadi di era perang dingin.
Memilih untuk bermain di wilayah abu-abu tampaknya terlalu sulit bagi Jokowi. Maklumlah, TPP dibentuk untuk melemahkan kekuatan ekonomi dan diplomatik Cina. Alasan Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, yang merupakan motor TPP, adalah karena ekspansi ekonomi dan diplomatik berjalan sangat cepat. Apalagi Cina juga sudah mulai berani unjuk otot militer terhadap kekuatan Amerika dan sekutunya di Asia Timur dan Tenggara. Selamat memilih pak Jokowi!! (indonesianreview.com/jk)
