JAKARTA — Dalam paket kebijakan ekonomi V yang diumumkan Kamis (22/10/2015) petang, pemerintah mendorong revaluasi aset perusahaan dengan keringanan pajak. Selain itu, paket ini juga memuat kebijakan keringanan pajak terhadap Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau juga dikenal dengan REIT.
“Untuk revaluasi aset, sebetulnya banyak perusahaan kita yang memang perlu. Cuma kenapa tidak melakukan, karena memang merevaluasi aset itu bayar pajak. Nah, oleh sebab itu kebijakan ini memberikan insentif keringanan pajak,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam konferemsi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/10).
Ia mengatakan, revaluasi aset bahkan bisa dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pembukuan dengan dolar AS. Hal ini sebelumnya tidak diperbolehkan. Revaluasi aset akan menambah kapasitas mereka dan performa finansial dalam jumlah signifikan.
“Bahkan dia pada tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar. Kalau ada revaluasi aset, jumlah asetnya meningkat. Katakan meningkat 100 persen, 200 persen. Bisa juga lebih,” katanya.
Sementara untuk kebijakan keringanan pajak atas DIRE merupakan hal yang menurut pemerintah sangat ditunggu kalangan dunia usaha. “Dulu belum ada kesepahaman untuk membuat pengenaan pajaknya jangan berganda, double,” kata dia soal alasan hal ini belum dijalankan.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Mineral, Rizal Ramli mengatakan, kebijakan baru soal revaluasi aset sekaligus keringanan pajak adalah sebuah langkah besar. Pasalnya, hal sejenis pernah diterapkan pada tahun 2000 terhadap PLN dan membuahkan hasil.
“Langkah kebijakan yang diambil merupakan langkah besar, langkah terobosan yang akan mempercepat proses pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Rizal Ramli dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi V di kantor presiden, Jakarta, Kamis (22/10).
Hal itu, kata dia, pernah dilakukan terhadap PLN tahun 2000 saat perusahaan itu hampir bangkrut dengan modalnya minus Rp 9 triliun. Sementara asetnya hanya Rp 50 triliun.
“Mereka minta suntikan modal negara kami tidak bersedia tapi minta melakukan revaluasi aset kami perintahkan. Hasilnya, asetnya naik dari Rp 50 triliun menjadi empat kalinya, Rp 200 sekian triliun,” kata dia.
Kemudian selisih dari revaluasi aset dimasukkan modal PLN yang mana modalnya tadi minus Rp 9 triliun naik menjadi Rp 104 triliun dan perusahaan itu sehat kembali.
“Negara pada waktu itu pajak revaluasi aset 30 persen, tidak semurah ini, ini murah banget,” kata dia yang sangat optimistis atas kebijakan ini.
BI Optimistis
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo optimistis pasar modal dan pasar keuangan akan akan semakin baik menyusul langkah pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tahap V.
Agus mengatakan, sejak diterbitkannya paket kebijakan ekonomi tahap I pada 9 September, lalu kinerja ekonomi nasional terus membaik. Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada akhir tahun akan berada di bawah 4 persen.
“Bank Indonesia mengapresiasi kebijakan ekonomi pemerintah, ini akan menguatkan struktur ekonomi nasional,” kata Agus saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10).
Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadiri, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Agus mengatakan, langkah-langkah konkret yang ditempuh pemerintah mampu menekan pertumbuhan inflasi. Bank Indonesia, lanjutnya, memperkirakan inflasi pada akhir tahun ini akan berada di bawah 4 persen.
“Pencapaian inflasi pada tahun 2015, BI yakini akan berada di bawah 4%. Sebelumnya, pada tahun 2013 dan 2014 inflasi berada di atas 8 persen, yaitu 8,3 persen sampai 8,4 persen. Sekarang , kalau inflasi dapat dicapai pada akhir 2015 di bawah 4 persen, menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat,” jelas Agus.
Reformasi Regulasi
Presiden Joko Widodo mengatakan, paket-paket ekonomi yang dlincurkan harus menyampaikan pesan bahwa pemerintah konsisten melakukan transformasi secara ekonomi fundamental. “Kita ingin agar masyarakat dan pelaku usaha tahu bahwa kita akan terus-menerus bekerja untuk mereformasi, reform regulasi maupun di birokratisasi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/10).
Presiden dalam kesempatan itu juga mengingatkan agar para pembantunya terus melakukan terobosan, khususnya menghidupan kawasan ekonomi khusus (KEK) baik dalam bidang pariwisata, pelabuhan hingga investasi yang diharapkan menjadi arus modal masuk ke Indonesia.
“Ada arus uang masuk akan ada arus investasi masuk sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar besarnya,” kata dia lagi.
Para investor, kata dia, harus diberikan insentif dan kemudahan sehingga bisa cepat berusaha dan menggerakkan ekonomi. Jokowi juga menyinggung pentingnya kepastian hukum sebagai dasar usaha antara lain soal pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa investor di Indonesia wajib melakukan penyediaan air.
“Bahwa memang kita benar-benar ingin memberikan kepada mereka kecepatan, kemudahan, penyederhanaan,” kata dia lagi. (sp/inv/jdz)
Foto : Menko Perekonomian Darmin Nasution.
