JAKARTA — Nawa Cita atau sembilan program prioritas menjadi bekal kampanye Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla saat kampanye tahun lalu. Sembilan program prioritas itu disebut akan menjadi pegangan pengambilan kebijakan dari Jokowi-JK.
Tentu saja bukan berarti kebijakan pemerintah harus berbunyi sama dengan poin-poin Nawa Cita. Melainkan visi dari kebijakan akan mengarah ke sana.
Tepat pada hari ini, 20 Oktober 2015, di tahun yang lalu Jokowi dan JK dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu mereka masih belum memiliki menteri untuk membantu membuat dan menjalankan kebijakan.
Telah banyak hal yang dilakukan oleh Jokowi-JK di tahun pertama ini. Meski hambatan pasti ada dan harus dihadapi.
Menurut catatan detikcom yang dirangkum pada Selasa (20/10/2015) Jokowi-JK mengawali gebrakan dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih menteri.
Hal ini untuk mencari figur-figur berintegritas serta senada dengan Nawa Cita poin keempat yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Pada pertengahan Desember 2014, Jokowi dan sejumlah menteri meninjau langsung perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik. Jokowi juga sampai memanjat menara pandang dari kayu yang terbilang tinggi.
Setelah itu dia memerintahkan kepada jajarannya untuk membangun wilayah perbatasan dengan target sementara 2015 menyelesaikan pembangunan terpadu di 50 dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan.
Pembangunan wilayah perbatasan selaras dengan Nawa Cita poin ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bertolak dari hari itu pembangunan dilakukan di antaranya adalah menggelontorkan Rp 2,5 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bangun jalan wilayah perbatasan.
Kemudian meningkatkan kekuatan sinyal untuk pelayanan komunikasi di perbatasan, pembangunan jalan 2.000 km di perbatasan RI-Malaysia, membangun pembangkit listrik yang tersebar di 50 titik perbatasan, pendistribusian dana desa, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya untuk mewujudkan Nawa Cita poin kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, salah satunya adalah program ‘kartu sakti’ yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang terus didistribusikan.
Paket kebijakan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan juga menuju ke arah sana seperti penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat dari 29% menjadi 12%, penurunan harga BBM jenis solar, serta program-program lainnya.
Nawa Cita poin pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara salah satunya diwujudkan dalam cepatnya penanganan konflik di Tolikara dan Aceh Singkil. Pemerintah juga menyusun strategi bersama pemerintah Papua Nugini untuk menyelamatkan 2 WNI yang disandera di wilayah itu pada September 2015.
Lalu pada Nawa Cita poin kesembilan yakni memperteguh kebhinekaan salah satunya terlihat dari acara Karnaval Khatulistiwa yang dihelat dalam rangka 70 tahun kemerdekaan RI di Pontianak, Kalimantan Barat serta Sail Tomini di Palu. Jokowi juga menghadiri berbagak undangan acara keagamaan di seluruh Indonesia.
Tentu saja pemerintah juga harus menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan seperti adanya ketegangan antara KPK dengan Polri di awal 2015 hingga goncangan politik yang menuntut adanya reshuffle. Belum lagi kasus kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap dan harus ditanggulangi bersama mulai pemerintah pusat, daerah, hingga melibatkan masyarakat.
“Karena satu tahun beliau (Jokowi) membangun fondasi yang kuat bagi perubahan fundamental dan itu yang beliau tekankan. Termasuk dalam kaitan dengan reshuffle, beliau lebih tekankan kerja kerja dulu lah,” kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Kebijakan pemerintah yang telah dilakukan juga masih banyak lagi yang belum tertulis pada catatan ini. Atau mungkin pembaca detikcom memiliki catatan tersendiri mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah? (*/jdz)