Isu Reshuffle Jilid II, PDIP Senggol Rini, PAN Siap Masuk Kabinet

by -148 views

JAKARTA — Menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo, isu reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan munculnya kabar reshuffle ini karena memang belum ada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Kerja.
Ia menyoroti kinerja menteri belum terlihat untuk kepentingan rakyat. Salah satunya, Masinton menyindir kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Selama ini PDIP memang gencar mendorong menteri Rini direshuffle.
“Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan,” ujar Masinton saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2015) malam.
Menurutnya, program kereta cepat Jakarta – Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik menurutnya, fokus peran kementerian BUMN bisa dimaksimalkan.
“Kalau setahun belum ada perubahan ya harus dibenahi. Artinya publik juga masih merasa program-program belum terarah betul. Kalau saya lihat kereta cepat Jakarta-Bandung itu belum pas,” tuturnya.
Kemudian, pembenahan yang perlu juga dilakukan di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan. Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, Tambang Pasir Lumajang, Jawa Timur sampai Singkil Aceh.
“Ketidak hadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya,” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, isu reshuffle ini belum dibicarakan di internal partai. Ia menekankan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Bila memang ada reshuffle jilid II maka ia berharap mesti dipilih latar belakang yang mumpuni. Baginya tak masalah bila kursi kabinet ada yang diproyeksikan untuk kader PAN.
“Itu kan hak prerogatif Presiden. Tapi, harus mencari orang yang tepat, setiap kader politik bisa. Seperti PAN kan banyak, kami menyatakan dukungannya. PDIP kan parta pemerintah, kita kan nggak masalah, kita kan mendukung PAN,” tuturnya.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Olly Dondokambey, mengatakan, PDIP merespons isu kocok ulang (reshuffle) kabinet pasca setahun pemerintahan Presiden Jokowi. Bila benar PDIP akan masuk menambah jumlah kader yang memperkuat kabinet sekarang, PDIP tak akan menolak.
“Kalaupun ada reshuffle, pasti kita dukung dong. Masa kita tolak?” kata Dondokambey di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Meski begitu, belum ada pembicaraan soal reshuffle kabinet Jokowi yang dijalin dengan PDIP, setidaknya sampai saat ini. Namun PDIP tentu akan mendukung keputusan reshuffle, bila memang benar reshuffle harus dijalankan.
“Sepengetahuan saya sebagai Ketua Fraksi, belum pernah dibicarakan dengan pemerintah. Namun eputusan Presiden, apapun, partai pengusung harus mendukung,” tegasnya.
Bila benar ada reshuffle, PDIP menyerahkan urusan itu kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Toh, PDIP juga tak ngotot-ngotot amat untuk masuk ke kabinet menambah kader yang sudah duduk di pemerintahan. “Kita nggak ngotot minta menteri banyak-banyak,” ujarnya.

PAN Diprediksi Dapat Dua

PAN sendiri diisukan santer bakal masuk kabinet. “Dengan kapasitas, kapabilitas dan pengalaman PAN sangat wajar bila Jokowi mempertimbangkan PAN masuk kabinet,” kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Kamis (15/10/2015).
Menurut Hendri, banyak kader PAN yang bisa diusung jadi menteri. Selama ini PAN juga punya pengalaman menjadi bagian dari parpol pengusung pemerintah. “Selain itu PAN juga memiliki sejumlah tokoh selebritis yang sangat dibutuhkan Presiden untuk bertindak sebagai duta guna menyampaikan pesan program pemerintah langsung ke masyarakat,” katanya.
“PAN juga bisa ditempatkan sebagai penghubung komunikasi antara Pemerintah dan Oposisi termasuk dengan pemerintahan SBY,” lanjutnya.
Lalu berapa kursi yang bakal diberikan Jokowi ke PAN? Tentu hal ini sepenuhnya jadi hak prerogatif Presiden Jokowi. “Diprediksi 2 kursi untuk PAN di bawah Menko Perekonomian dan Menko PMK,” ujarnya memprediksi.
Partai NasDem menilai kapanpun akan dilakukan reshuffle termasuk menteri mana, sepernuhnya diserahkan kepada Presiden. “Itu urusan pemerintah, hak prerogatif dan konstitusional Jokowi. Terkait jumlah, menteri mana, portofolio mana yang akan ditambah atau dikurangi adalah keputusan Presiden. Fraksi NasDem konsisten mendukung pemerintah dari awal,” ujar wakil ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Johnny mengaku belum mengetahui apakah akan ada reshuffle dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK ini. Termasuk posisi NasDem di pemerintahan yang dalam reshuffle jilid I dikurangi jatahnya sebanyak satu menteri.
“Kabinet itu 34 (menteri), kalau ganti satu dikurangi di mana, saya tidak bisa komentar. Tapi prinsip dasar kita, kalau dikurangi kami tetap mendukung tanpa syarat, kalau tambah ya jangan protes,” ujar anggota komisi XI DPR itu.
Johnny menilai sekalipun ada reshuffle tidak akan membuat kegaduhan baru. Menurutnya, dinamika reshuffle dalam bentuk diskursus politik lintas partai adalah hal yang biasa.

Belum Ada Pembicaraan

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut belum ada pembicaraan ‘kursi’ buat Partai Amanat Nasional (PAN) di kabinet. Namun JK menyebut PAN siap jika diminta masuk dalam kabinet kerja.
“Tidak, Belum bicara,” ujar JK usai memberikan kuliah umum di Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2015).
Namun JK membenarkan pernyataan PAN bahwa partai tersebut siap jika kadernya dimasukkan ke dalam kabinet kerja. “Ya tentu siap kan siap, pastilah,” kata JK.
Terkait pertemuannya dengan Soetrisno Bachir beberapa hari lalu, JK menyebut pertemuan keduanya hanya membicarakan soal Persatuan Pelajar Islam (PPI) di kantor wapres bersama JK dan bukan ssoal rhesuffle.
“Ah tidak. Bicara keluarga besar PII. Kan saya juga dewan penasehat keluarga besar PII,” ucapnya.
Sebelumnya pada Selasa (13/10) lalu, Soetrisno hadir bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam kapasitas sebagai alumni PII (Pelajar Islam Indonesia) di kantor wapres. (dtc/jdz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *