Kupang, mediantt.com – Sikap tak patut diperlihatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan Lamalera. 13 siswa yang dikirim untuk praktek atau magang di Syabandar Kupang, tidak didampingi guru. Akibatnya, siswa bertindak ‘liar’ hingga akhirnya harus ‘diusir’ (dipulangkan) pihak Syabandar Kupang. Anehnya, itu tadi, pihak sekolah melakukan pembiaran tanpa pendampingan. Orangtua siswa pun menyesal karena anaknya tidak bisa menyelesaikan praktek sesuau waktu yang ditentukan tiga bulan.
Linus Kia, salah satu orangtua siswa kepada mediantt.com, Selasa (16/9/2015), menyatakan kekecewaan dan kekesalannya terhadap manajemen SMK Kelautan Lamalera, yang tidak bertanggungjawab terhadap 13 siswa yang melakukan praktek di Syabandar Kupang. Buntut dari itu, para siswa dipulangkan sebelum waktu yang ditentukan.
Ia menjelaskan, sesuai penyampaian dari pihak sekolah kepada orangtua siswa, para siswa menjalankan masa praktek selama tiga bulan terhitung sejak Agustus-Oktober 2015. Karena itu, setiap siswa harus membayar sekitar Rp 1 juta. “Lokasi praktek di Kantor Syahbandar Kupang karena SMK Lamalera menjalankan program pendidikan Kelautan. Guru pendamping yang ditunjuk pihak sekolah, hanya menghantar para siswa di Syahbandar tanpa ada pendampingan selama masa praktek,” kesal Linus Kia.
Yang menjadi soal, lanjut dia, karena tidak ada pendampingan itu, para siswa SMK Kelautan Lamalera itu terlibat bakupukul dengan siswa SMK dari Belu yang juga berpraktek di tempat yang sama. Akibatnya, pihak Syahbandar meminta para siswa untuk menghadirkan guru pendamping untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Tapi karena para siswa tidak mampu menghadirkan guru pendamping, mereka lalu dipulangkan ke Lamalera.
“Sikap guru yang tidak melakukan pendampingan ini membuat para siswa dan orangtua telah dirugikan. Selain kehilangan waktu praktek, tapi penyetoran uang praktek tidak dimanfaatkan secara maksimal,” tegas Linus.
Linus juga meminta pihak sekolah untuk memberi pertanggungjawaban terhadap komite dan para orangtua siswa. “Anak-anak tidak boleh dikorbankan akibat kelalaian para guru. Sebab masa praktek yang dijalankan tentunya sangat bermanfaat bagi para peserta didik dalam mengimplementasikan teori yang telah diperoleh,” katanya.
Harusnya Arif
Anggota DPRD NTT dari Dapil Flores Timur, Lembata, dan Alor, Gusti Beribe ketika dikonfirmasi mengatakan, pihak Syahbandar seharusnya lebih arif untuk melakukan koordinasi penyelesaian masalah bakupukul antara siswa SMK Lamalera dan SMK Belu itu. Semestinya, sebut dia,, sebelum menerima para siswa untuk berpraktek dari dua sekolah yang berbeda, sudah harus dipertimbangkan konflik yang terjadi.
“Ambil keputusan untuk memulangkan para siswa dalam waktu yang singkat, tentunya sangat tidak tepat. Konflik antarsiswa praktek tidak bisa diselesaikan dengan cara memulangkan mereka ke daerah asalnya,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, tentunya sudah ada pembicaraan antara pihak sekolah dan Syahbandar terkait kontribusi yang harus diberikan agar para siswa bisa berpraktek. Karena itu, penyelesaian masalah pun harus dalam ranah kesepakatan yang telah diambil bersama.
Kepada pihak sekolah, Gusti meminta agar ke depan tidak membiarkan para siswa berada di tempat praktek tanpa guru pendamping. “Aspek psikologi anak dan kemungkinan yang bakal terjadi harus dipertimbangkan. Jangan serahkan sepenuhnya para siswa kepada pihak penerima yang mengakomodasi sebagai tempat berpraktek. Sekolah jangan hanya mementingkan keilmuan, tapi aspek sosial kemasyarakatan juga harus mendapat perhatian yang sama. Karena para siswa tersebut akan terjun ke dunia kerja,” tandas Gusti.
Hingga berita ini tayang, pihak SMK Kelautan Lamalera belum berhasil dikonfirmasi. (jdz)
Foto : Sampan-sampan Lamalera yang baru kembali dari mencari ikan di Laut Sawu, Sampan ini sering digunakan siswa SMK Kelautan untuk kegiatan praktek.
