JAKARTA — Sektor UMKM dalam kondisi gawat. Padahal, sektor ini telah menjadi katup panyelamat saat krisis menerjang Indonesia tahun 1998 dan 2008.
Sektor apakah yang mampu bertahan di tengah gempuran krisis tahun 1998 dan 2008? Betul UMKM. Ketika perusahaan-perusahaan kakap dan BUMN porak-poranda diterjang krisis, sektor usaha mikro kecil dan menengah ini mampu bertahan. Sektor inilah yang menggerakkan perekonomian hingga krisis berlalu, meninggalkan Rp 1.000 triliun kerugian.
Di sektor ini, berkumpul sebanyak 98 juta orang tenaga kerja Indonesia. Saat krisis menerjang di tahun itu, UMKM dianggap sebagai katup penyelamat. UMKN dinilai sebagai benteng terakhir ekonomi nasional.
Tapi benteng ekonomi itu kini terjerembab. Melemahnya nilai tukar rupiah membuat bahan baku impor menjadi mahal. Sudah begitu, bahan baku tidak langsung seperti bahan bakar gas, transportasi, dan lainnya juga melonjak. Celakanya lagi, barang impor seolah tak terbendung. Sementara pebisnis UMKM tak leluasa menaikkan harga. Selain karena persaingan sudah begitu ketat, daya beli masyarakat menengah ke bawah juga masih menyedihkan.
Gawat? Tentu saja. Jika tidak segera ditangani, ini bisa mengancam kehidupan 98 juta orang yang menggantungkan hidupnya di sektor UMKM.
Tidak hanya itu, gara-gara hancurnya usaha kecil, industri perbankan nasional juga menghadapi persoalan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Hingga April lalu, kredit bermasalah UMKM sudah mencapai Rp 30 triliun lebih atau 4,4% dari total kredit UMKM yang mencapai Rp 688,297 triliun.
Bank BNI dan Danamon adalah dua bank besar yang terimbas kelesuan sektor UMKM. Keuntungan dua bank tersebut tergerus karena naiknya beban pencadangan NPL. BNI misalnya. NPL UMKM di BNI hingga semester I-2015 sudah mencapai 6,8 persen.
Sejak naiknya harga BBM dan melemahnya daya beli masyarakat, banyak debitor UMKM yang kesulitan membayar cicilannya. Memburuknya pengembalian kredit ini membuat pos pencadangan aktiva produktif atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) naik 172,2% menjadi Rp 5,99 triliun. Akibatnya, selama enam bulan, BNI hanya mampu menorehkan laba bersih Rp 2,4 triliun atau anjlok 50,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Maka, jangan heran bila ada ekonom yang mencemaskan akan terjadinya hard landing atau perlambatan pertumbuhan secara radikal dalam perekonomian nasional. Lihat saja, sejumlah sektor usaha, seperti tekstil dan garmen, alas kaki, pertambangan, jasa minyak dan gas, semen, dan otomotif sudah mulai melakukan PHK atau merumahkan karyawannya.
Sayangnya, meskipun situasinya sudah runyam, pemerintah belum punya solusi yang komprehensif. Betul, pemerintah dan Bank Indonesia telah sepakat berkoordinasi melalui sejumlah bauran kebijakan, seperti moneter, fiskal, dan reformasi struktural. Tapi kita lihat saja praktiknya di lapangan. (ir/jdz)
Foto : Ilustrasi UMKM
