Ini Dia Skenario Politik Praktis ‘AHWA’ di Muktamar NU

by -19 views

JOMBANG — Tokoh penting di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Muhammad AS Hikam, ikut memberikan catatan terkait perbedaan pendapat di Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33, yang digelar di Jombang, Jawa Timur.

“Soal kontroversi AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) di Muktamar. Ternyata memang masalah ini sudah disinggung oleh Gus Solahuddin Wahid dan KH. Hasyim Muzadi dalam konferensi pers sebelumnya,” kata pengamat politik Muhammad AS Hikam di akun Facebook-nya beberapa waktu lalu.

Kata Hikam, Gus Sholah mengritik keras apa yang disebutnya sebagai pemaksaan sisten AHWA, dan mencurigai intervensi dari parpol, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Sementara itu Hasyim Muzadi, menyatakan sistem AHWA tidak ada dalam AD/ART NU, dan opini tentang AHWA yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu tidak bisa menggantikan AD/ART. Bahkan kalaupun AHWA disahkan saat ini dan menjadi bagian dari AD/ART yang baru pun, ia tidak bisa otomatis berlaku, tetapi lima tahun yang akan datang. Sebab yang berlaku adalah AD/ART yang saat ini berlaku,” tulis Hikam.

Menurut Hikam, sistem AHWA dianggap menguntungkan kubu Saifullah Yusuf, yakni pendukung Gus Mus (Mustofa Bisri) dan Said Aqil Siradj. Alasannya, kedua kandidat Rais Am dan Ketum Tanfidziah itu juga didukung oleh ‘PKB Cak Imin’, maka tudingan intervensi terhadap Muktamar NU ke 33 inipun menjadi beralasan, kendati masih perlu dibuktikan validitasnya.

“Jika perhitungan kubu Hasyim Muzadi dan Gus Sholah terbukti, maka Muktamar NU kali ini memang sangat disayangkan sejak pagi-pagi telah tercemar oleh kepentingan dari beberapa politisi dan pejabat pemerintah yang menginginkan kandidat tertentu lolos melalui sebuah sistem AHWA,” papar Hikam.

Hikam mengatakan, jika sistem AHWA tersebut dicoba dipaksakan maka singkatan AHWA bisa jadi malah diplesetkan menjadi “Hawa” (nafsu politik).

“Dan NU tentu akan sangat dirugikan jika hal ini sampai terjadi. Semoga para Ulama nanti akan mencari solusi yang lebih bermartabat dan bermanfaat baik bagi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama maupun bagi bangsa dan NKRI,” tulis AS Hikam.

Pertahankan Kekuasaan

Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap menilai, saat ini ada upaya ‘parpolisasi’ terhadap ormas yang memiliki kader massa besar, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang kebetulan sedang menggelar muktamar.

“Yang terjadi pada Muktamar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur sesungguhnya sudah terjadi juga di ormas-ormas Islam besar lain, yakni fenomena ‘parpolisasi’,” kata Muchtar kepada intelijen.

Menurut Muchtar, kader-kader parpol juga sudah terlihat ikut memperebutkan kekuasaan atau pengurus di NU. “Digunakan metode ‘transaksional’, yakni memfasilitasi dengan uang, dana dan kemudahan-kemudahan lain yang membutuhkan kapital atau modal kepada para pemilik suara dan para pengembira agar memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan pemilihan pengurus ormas tersebut,” ungkap Muchtar.

Muchtar mengatakan, NU menjadi sangat terbuka karena ada parpol (PKB) yang konstituennya dominan warga NU. Selain itu, PKB saat ini sebagai parpol yang berkuasa di pemerintahan. “Kepentingan Parpol atas penguasaan NU tentu dalam rangka mempertahankan kekuasaan atau meningkatkan. Saat Muktamar NU berlangsung, Kubu Gus Sholah membeberkan, harga dukungan AHWA Rp 15-25 Juta Per PCNU,” papar Muchtar.

Tak hanya itu, kata Muchtar, kultur transaksionalisme yang sebelumnya terbebas dari ormas-ormas Islam ini, kemudian diperkenalkan dan dilembagakan oleh kader-kader parpol yang sudah terkena atau tercemar ketika menjadi pejabat pemerintahan, misalnya DPR/DPRD, Menteri, Gubernur/Walikota/Bupati dan juga di dalam dinamika internal parpol itu sendiri. (intelijen/jk)

 Foto : Presiden Jokowi menyalami Said Aqil.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments