JAKARTA – Polemik ancaman penundaan pilkada serentak di 13 daerah masih terus berlanjut. Salah satu penyebab karut-marut permasalahan itu adalah partai politik (parpol) yang tidak bersedia berkompetisi dalam pilkada karena takut calon yang diusung kalah.
Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto mengusulkan kepada pemerintah untuk memotong anggaran parpol jika mereka masih enggan mengajukan calon. ”Pemerintah tidak perlu takut mengurangi anggaran parpol. Sebab, salah satu pilar demokrasi itu terbukti tidak menyukseskan demokrasi,” tegasnya dalam diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta kemarin (1/8).
Saat ini dana bantuan parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Hanya parpol yang memperoleh kursi di DPR yang berhak menerima bantuan tersebut. Besar nominal subsidi itu per tahunnya berbeda-beda. Perhitungannya Rp 108 dikali jumlah suara yang diperoleh pada pemilu terakhir. Selain memotong anggaran buat parpol, pemerintah bisa meninjau kepesertaan parpol dalam pilkada selanjutnya. ”Karena parpol dianggap tidak menyukseskan pilkada,” ucapnya.
Nico menjelaskan, mayoritas parpol yang tidak mengajukan calon takut kalah dalam pilkada. Artinya, parpol tersebut tidak siap dalam berkompetisi. ”Padahal, dalam berpolitik dan berdemokrasi harus siap menang dan kalah,” tuturnya.
Menurut Nico, kalah dalam suatu pilkada itu sudah biasa. Kekalahan bisa dijadikan evaluasi parpol tersebut. Selain itu, kalah dalam pilkada di satu daerah tidak berarti kalah selamanya. ”Kan masih ada pilkada mendatang atau pilkada di daerah lain,” ujarnya. Nico berharap dalam sisa waktu perpanjangan pendaftaran yang dibuka KPU, parpol segera mendaftarkan calonnya. Sehingga iklim kompetisi tetap bisa berjalan. ”Karena masyarakat harus punya pilihan.”
Agar kondisi itu tidak semakin berlarut-larut, Nico mengusulkan agar pemerintah segera berkomunikasi dengan parpol. Pemerintah diharapkan turun untuk berkomunikasi dengan petinggi parpol di daerah sampai di pusat.
Sementara itu, dari sejumlah daerah yang pencalonannya tunggal, sebagian besar kandidat yang menunggu calon tandingan berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, setidaknya ada sebelas daerah yang calon kepala daerah tunggalnya diusung partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 itu. ”Kami menilai ada skenario sehingga calon kuat yang kami usung tidak punya lawan. Itu yang membuka peluang penundaan pilkada,” kata dia.
Hasto menganggap praktik semacam itu tidak adil. Jika memang parpol tidak mengusung calon, sama saja mereka tidak menggunakan hak politiknya. Hal tersebut justru mencederai hak demokrasi yang akan digunakan rakyat. ”Sungguh tidak adil jika sosok pekerja keras dan didukung rakyat tak bisa ikut pilkada hanya karena manuver segelintir pihak,” tegasnya. (jp/jdz)
Foto : Ilustrasi bendera partai politik.
