Isu Reshuffle: KMP Masuk, Jatah Menteri Non Parpol Susut

by -28 views

JAKARTA — Isu reshuffle yang digadang-gadang terjadi setelah Lebaran menjadi hal yang ditunggu publik. Peluang masuknya partai politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo masih tetap mengemuka. Namun, jika KMP masuk, posisinya mungkin tidak sampai menggerus jatah kursi yang dimiliki parpol di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kemungkinan itu dilontarkan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari di Jakarta kemarin (22/7). Qodari menilai, peluang KMP masuk di kabinet boleh dibilang besar. Sebab, hingga saat ini belum ada sinyal resistensi dari KIH terhadap wacana tersebut. ”Pernyataan parpol dari KIH selama ini merespons positif,” kata Qodari.

Menurut dia, dengan sinyal positif itu, ada tanda bahwa reshuffle kabinet akan berjalan mulus. Dalam arti, masuknya calon menteri dari KMP tidak akan mengusik arus keluar masuk jatah menteri dari KIH. ”Menurut saya, (KMP) akan mengisi jatah (menteri) dari non parpol yang saat ini ada,” kata Qodari.

Dalam posisi itu, Qodari menilai tidak ada masalah bagi Jokowi untuk menentukan sosok menteri baru dari parpol atau menteri pengganti. Jokowi tidak akan mengalami kesulitan untuk menentukan posisi menteri non parpol yang nanti diisi KMP. ”Presiden Jokowi tentu tidak ingin ada gejolak politik baru hanya karena jatah dari KIH dikurangi,” ujarnya.

Qodari menambahkan, dengan kebijakan tersebut, dipastikan ada resistensi dari publik. Selama ini, publik cenderung tidak respek kepada menteri berlatar belakang parpol karena sarat dengan kepentingan di balik penempatannya. Karena itu, Jokowi harus menentukan figur yang tepat di posisi menteri yang tepat. ”Kalau nanti program berjalan baik, kinerja keseluruhan baik. Saya kira tidak akan ada masalah,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, soal isu reshuffle, hingga saat ini belum terbukti kebenarannya. Keyakinan itu disebabkan belum ada komunikasi dari Jokowi kepada PDIP maupun parpol dari KIH lain yang mendapat posisi kursi menteri. ”PDIP tidak mau reshuffle memunculkan masalah politik. PDIP yang pasti juga tidak mengajukan penambahan (menteri) atau pengurangan,” ujarnya Selasa (22/7).

Menurut Hasto, PDIP dalam memilih bersikap pasif dalam persoalanreshuffle. Pihaknya menunggu komunikasi awal dari presiden jika memang ada reshuffle. Namun, jika tidak, PDIP tidak akan mengajukan usulan apa pun. ”Kalau meminta kepada kami, kami akan memberikan. Kalau tidak, kami tidak akan berikan,” ujarnya.

Posisi pasif itu, kata Hasto, merupakan hal yang penting. Harus ditegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Evaluasi kinerja jajaran menteri di Kabinet Kerja berada di tangan Jokowi sebagai kepala pemerintahan. PDIP sebagai partai pengusung presiden berjanji tidak ikut campur dalam urusan perombakan kabinet. ”Biarkan Bapak Presiden memberikan pertimbangan yang baik. Kami menunggu,” tandasnya. (jp/jdz)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments