JAKARTA — Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, istilah “Petugas Partai” menjadi bahan bully, baik bagi diri sang presiden, maupun terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Megawati angkat bicara soal terminologi “Petugas Partai”. Penjelasan Megawati disampaikannya saat mengingatkan para calon kepala daerah yang maju dari partainya untuk benar-benar menjalankan ideologi partai.
Pesan itu disampaikan Megawati saat membuka Sekolah Partai PDI-P Gelombang II di Wisma Kinasih, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).
Di hadapan para calon kepala daerah itu, Megawati mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukanlah jabatan kehormatan belaka yang membuat diri menjadi sombong dan lupa. Namun justru sebuah perjuangan ideologis demi menyejahterakan rakyat.
Megawati lalu menjelaskan, dirinya di-bully habis-habisan setelah menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “Petugas Partai”. Padahal, istilah tersebut adalah bukan istilah yang disematkan Megawati sebagai pribadi, namun amanat kongres PDI-P.
“Ketika saya katakan Pak Jokowi sebagai Petugas Partai, langsung saya di-bully dan dianggap tak menghormati. Saya biarkan saja,” kata Megawati.
“Tetapi itu sebenarnya kata yang diputuskan kongres partai, bukan oleh saya. Sebab kongres mengatakan bagi mereka yang masuk PDI-P, mereka adalah Petugas Partai, yang ditugasi oleh partai untuk menjalankan ideologi,” kata Megawati.
Megawati lalu menunjuk pada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang turut di acara itu.
“Mbak Risma ini juga Petugas Partai. Siapapun yang masuk menjadi kader PDI-P, akan disebut seperti itu. Begitu jadi Petugas Partai, maka apa yang diucapkan dan dilakukan harus selalu sesuai perintah partai. Apa perintah partai? Ideologi kita, yakni Pancasila, yang dijabarkan lagi menjadi Trisakti,” lanjut Megawati.
“Herannya saya, dari pada mem-bully saya, kenapa tak tanya apa itu Trisakti? Trisakti itu tiga hal. Yakni berkedaulatan secara politik, berkedaulatan ekonomi, dan berkedaulatan di bidang budaya. Visi misi harus diblending mengenai itu,” tambahnya.
Kata Megawati, para calon kepala daerah PDI-P pun harus menjadi Petugas Partai dan melaksanakan hal itu.
Megawati mengatakan, dirinya tahu ada banyak orang yang ingin masuk ke PDI-P. Sebab mereka tahu kekuatan struktur partai itu terbukti bisa memenangkan pileg 2014 dan Pilpres 2014. Namun diingatkannya, sudah tak ada tempat bagi model calon kepala daerah yang hanya memanfaatkan PDI-P demi mendapat kursi.
“Saya sering kali temui, ketika seorang calon diperjuangkan dan berhasil, ketika jadi bupati, sangat mempermalukan dan tak sejalan dengan partai. Maka itu saya dorong harus ada sekolah partai. Mudah-mudahan orang seperti tadi insaf, dalam arti penugasannya benar-benar dijalankan,” tegas Megawati.
“Karena kita partai ideologi dan partainya rakyat, tentu harus bertugas sesuai ideologi kita, yakni menyejahterakan masyarakat di wilayah masing-masing.”
Reshuffle Tunggu Keputusan Jokowi
Sementara itu, spekulasi sempat muncul bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaksanakan reshuffle kabinet sesuai perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pengusung utama Presiden Jokowi, menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada sang presiden.
Seperti diungkapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pihaknya tak pernah mengajukan penambahan atau pengurangan kursi menteri kepada Presiden Jokowi.
Tapi kalaupun reshuffle dilakukan, diyakini Presiden Jokowi akan meminta pertimbangan kepada partai itu. “Sebelum Pak Jokowi meminta kepada kami. Kami tidak akan memberikan masukan (soalreshuffle),” kata Hasto, Selasa (21/7).
Kalaupun diajak bicara, kata Hasto, pihaknya akan menekankan kepada Jokowi agar reshuffle dilakukan dengan tidak memunculkan masalah politik baru. “PDIP menyerahkan reshuffle kepada presiden. Kalaupun dijalankan, harus berdasarkan kinerja yang jelas dan meningkatkan kinerja pemerintahan,” kata dia.
“Evaluasi adalah hak presiden. Kalau kami diminta, kami siap untuk memberikannya kepada presiden. Tapi sebelum diminta ke kami, kami tidak memberikan hal tersebut.” (beritasatu.com/jd)
Ket Foto : Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri (kiri) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kanan) memberikan sambutan pada pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta.
