PBNU Minta Jangan Ada Lagi Konflik SARA

by -113 views

JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj sangat kecewa dan menyayangkan insiden di Tolikara, Papua, serta berharap agar tak ada lagi konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Saya berharap kejadian ini adalah yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7), terkait insiden antarkelompok warga di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang bertepatan dengan Idul Fitri 1 Syawal 1436 H pada Jumat (17/7).

Said Aqil Siradj mengingatkan jangan sampai ada lagi kerusuhan hanya karena perbedaan agama atau suku. “Bangsa ini membutuhkan kesatuan yang kokoh di era globalisasi,” tegasnya.

Menurutnya, bangsa Indonesia terlepas dari apa pun agama, suku, partai politik atau alirannya, harus bersatu memasuki era globalisasi ini supaya bangsa ini tidak tergerus dengan era yang sangat menantang ini. “Hal ini sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan yang kokoh,” katanya.

Ia berharap kejadian di Tolikara adalah yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Mengenai kemungkinan adanya aktor intelektual yang “memancing di air keruh”, Siradj menegaskan, kalau sampai ada aktor intelektual di balik kejadian ini, maka siapapun orang itu sangat jahat sekali. “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Perbedaan agama bukanlah barang baru,” katanya.

Ia menegaskan, sejak sebelum merdeka, bangsa ini semua sudah sepakat bahwa negara ini adalah negara kebangsaan (nation state), darussalam, atau negara kesatuan yang merangkul semua komponen bangsa.

Polisi Buru Pengedar Surat  

Dari Jayapura dilaporkan, polisi mengkaim tak kecolongan dengan kericuhan di Karubaga, sebab Kapolres Tolikara AKBP Suroso telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan Presiden Gereja GIDI Dorman Wandikbo menyangkut surat edaran yang dikelurkan oleh Badan Gereja GIDI wilayah Tolikara tentang pelarangan salat Idul Fitri 17 Juli 2015.

Hal ini dikatakan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende di ruang kerjanya kepada wartawan, usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Tolikara. Kapolda Yotje juga mengaku telah menanyakan langsung kepada kapolres soal antisipasi yang dilakukan sebelum konflik pecah.

Menurut Kapolres Tolikara, kata Yotje, pihaknya telah melakukan pelacakan dan menanyakan ke Bupati Tolikara dan Presiden GIDI menyangkut keabsahan surat tersebut dan bupati bahkan menyebutkan tak melakukan peredaran surat ini.

“Dalam pertemuan antara Kapolres dan Bupati Tolikara bahkan menyatakan bahwa surat tidak berlaku dan tak benar. Bupati Tolikara juga mengaku tak pernah menyetujui surat tersebut. Pun Presiden GIDI tak pernah membuat dan merekomendasikan surat edaran. Edaran itu adalah inisiatif pribadi,” ujarnya.

Dengan adanya hasil pertemuan antara kapolres dan bupati, maka kapolres Tolikara mengambil kesimpulan bahwa surat tersebut dibuat dan disebarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.

Karena itu, kapolres mempersilakan warga untuk melakukan salat Idul Fitri di lapangan terbuka dengan tetap mengantisipasi menyiagakan anggota d ilapangan saat berlangsungnya salat. Saat itu, kekuatan Polres Tolikara hanya 100 personel yang disebar di beberapa lokasi di Tolikara.

“Antisipasi telah kami lakukan, apa pun sebutannya, kecolongan kah atau intelijen lemah, tetap sebelumnya kami telah melakukan pertemuan dengan muspida di Tolikara terkait edaran surat tersebut. Dan yang menandangani surat itu Ketua Wilayah Toli Pdt Nayus Wenda dan Sekertaris Marthen Jingga yang akan kami panggil dan meminta keterangan dari mereka,” ujarnya

Dua kompi aparat gabungan dari Brimob dan TNI dikirim ke Karubaga, Kabupaten Tolikara, pasca ericuhan yang terjadi saat umat muslim melakukan salat Idul Fitri 1436 H.

Kapolda Yotje mengatakan aparat gabungan terus berjaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. (ant/sp/jdz)

Foto : Pembakaran kios dan rumah di Karubaga Tolikara Papua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *