Komnas HAM Tanya Di Mana Negara Saat Penyerangan Salad Id di Papua

by -71 views

TOLIKARA — Kabar buruk yang menodai kerukunan beragama di negeri ini datang dari Bumi Papua. Jumat (17/7/2015) kemariin, terjadi peristiwa kerusuhan sekitar pukul 07.00 WIT. Warga yang tengah melaksanakan solat Ied di halaman Koramil 1702 / JWY dilempari.
Kronologi kejadian berawal dari imam salat Id mengumandangkan takbir pertama. Namun, tiba-tiba ratusan orang dari beberapa penjuru melempari jemaah yang sedang salat, sambil berteriak bubarkan.

Aparat keamanan dari kesatuan Brimob dan Yonif 756 yang melakukan pengamanan saat Idul Fitri itu, langsung mengeluarkan tembakan peringatan guna membubarkan massa yang melakukan pelemparan. Warga muslim yang salat kemudian memutuskan membubarkan diri.

Masyarakat yang sedang melaksanakan salat ketakutan dan membubarkan diri dengan bersembunyi ke kantor Koramil dan pos tentara, tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun, selang sejam kemudian, sekelompok massa melakukan pelemparan ke arah Musala Baitul Mutaqin. Setelah itu massa membakar musala dan sebelas kios serta enam rumah.

Kerusuhan ini membuat Komnas HAM mengeluarkan pernyataan keras. Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya penyerangan terhadap umat Islam yang melaksanakan salat Idul Fitri di Papua, pada Jumat, 17 Juli 2015.
“Ini persoalan serius. Ke mana negara? Polisi di mana?” ujar Maneger dalam keterangan tertulisnya.

Apalagi, kata Maneger, insiden ini terjadi di Koramil 1702 / JWY, yang merupakan lokasi tempat aparat keamanan berada.
Komnas HAM menedesak negara untuk hadir, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara di Papua, khususnya hak atas rasa aman, serta kebebasan beragama.
Manager mengatakan, polisi harus menuntaskan kasus itu secara profesional, mandiri, dan menangkap siapa pun pelakunya. “Sekali lagi, ini serius dan sangat sensitif. Polisi harus menuntaskannya,” kata Maneger.
Dia juga meminta agar masyarakat tetap waspada akan adanya upaya adu domba sesama warga masyarakat. “Mari bantu aparat dengan tidak terprovokasi, dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus,” kata Manager.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan soal terjadinya kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua. Menurut Kalla, dari laporan yang dia terima, penyebab kerusuhan itu karena dipicu masalah speaker masjid.
“Ya ada dua acara agak berdekatan di situ. Ada acara Idul Fitri ada pertemuan pemuka masyarakat gereja. Memang asal muasal soal speaker itu, mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara dua seperti itu,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/7).
Dia berharap pimpinan dan kepolisian setempat dapat menyelesaikan masalah tersebut. Seharusnya, kata JK hal itu tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak saling menahan diri.
“Masyarakat yang punya acara keagaamaan lain harus memahami, saling memahami lah,” kata dia.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, meminta Dirjen Bimas Kristen dan Kakanwil Kemenag Papua agar segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan insiden yang terjadi di Karubaga, Tolikara, Papua.
“Saya telah instruksikan Dirjen Bimas Kristen dan Kakanwil Kemenag Papua untuk mencari tahu duduk masalah dan menanganinya,” kata Lukman, dalam keterangan tertulisnya.
Kepada Dirjen Bimas Kristen dan Kakanwil Papua, Menag meminta agar segera melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat demi mengurai masalah sebenarnya yang terjadi.
“Saya pun berharap pihak berwajib mampu membawa kasus ke proses hukum, agar tak menjadi preseden di kemudian hari,” ujar Menteri Agama.

Menjawab itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Oditha R Hutabarat, Jumat malam, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah terkait kericuhan salat Idul Fitri di Papua.
“Pertama, menghubungi ketua Sinode GIDI agar segera membuat surat penjelasan kronologi kejadian, sekaligus pernyataan permohonan maaf,” kata Oditha, dalam pernyataan tertulisnya.
Oditha mengatakan ketua Sinode GIDI akan membuat surat permintaan maaf kepada umat Islam Indonesia, serta mengirimkannya melalui surat elektronik pada Dirjen Bimas Kristen.
Dia juga telah menghubungi Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII), persekutuan di mana GIDI menjadi anggotanya, agar bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis.
Sementara itu, pada Sabtu, 18 Juli 2015, Dirjen Bimas Kristen dan PGI akan menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan, sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam.
Oditha menegaskan, umat Kristen sangat prihatin atas terjadinya gangguan salat Id dan pembakaran rumah ibadah di Karubaga, Tolikara, Papua. Hari yang sangat penting bagi umat Islam sedunia.
“Atas nama pemerintah, kami mohon maaf atas peristiwa yang melukai hati umat Muslim, yang adalah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.

Kembali Normal

Kepala Polisi Resort (Kapolres) Tolikara AKBP Suroso mengklaim situasi wilayahnya saat ini sudah kondusif. “Situasi saat ini aman dan kondusif. Kami bersama jajaran Muspida sedang menggelar rapat guna menyikapi situasi yang terjadi,” ujar Kapolres saat dihubungi melalui telepon selulernya,

Kerusuhan Tolikara telah menyebabkan sejumlah rumah dan kios terbakar.  Ratusan warga menjadi korban penyerangan pun terpaksa mengungsi, mengamankan diri di Markas Koramil. “Mereka dibangunkan tenda di sana,” jelasnya.
Adapun jumlah rumah dan kios yang dibakar masih dalam proses identifikasi. “Tim kami masih olah tempat kejadian perkara (TKP), serta kumpulkan barang bukti,” kata Suroso.
Mengenai tempat ibadah yang dibakar, kata Kapolres, itu terjadi karena rembesan dari kios dan rumah. “Di sini kan rumah dan kios terbuat dari kayu, sehingga mudah tersulut api dan merembes,” katanya.
Adapun pelaku penyerangan, hingga kini belum ada yang diamankan. “Belum ada yang ditangkap, kami masih berkoordinasi dengan pemerintah dan tokoh agama maupun adat guna tidak lanjutnya,” kata dia.

Waspada Provokasi

Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie mengatakan, kericuhan di Tolikara, Papua, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan ibadah salat Idul Fitri, merupakan peristiwa yang sangat disesalkan dan semestinya tidak terjadi.

“Aparat keamanan, juga Badan Intelijen Negara (BIN) harusnya dapat mendeteksi dari awal potensi kericuhan ini, serta menjaga ketenangan,” kata Grace Natalie.

Grace megatakan perlu diketahui bahwa insiden di Tolikara tidak merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan, di mana masyarakat dapat merayakan kebebasan beragama dengan gembira, aman dan damai.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah, terutama aparat keamanan, agar segera mengusut dan menindak para pelaku kericuhan, serta melokalisasi insiden supaya tidak menyebar.
Dia juga meminta agar para pemuka agama menyerukan pada umat untuk tidak terprovokasi, dengan melakukan tindakan irasional lainnya. Terutama media massa, agar dapat mempraktikkan jurnalisme damai.

“Pemberitaan media sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah, sehingga penting agar media tidak terjebak pada kredo ‘berita buruk adalah berita bagus’, yang hanya akan memperburuk situasi,” katanya. (viva.co.id/jdz)

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments