Gubernur Ditantang Buka-bukaan kepada Wapres JK

by -120 views

Kupang, mediantt.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan berkunjung ke NTT untuk perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 di Kupang. Karena itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, ditantang untukk buka-bukaan atau bicara apa adanya tentang kondisi riil NTT. Jangan membungkus kekurangan NTT kepada Wapres JK.

“Kunjungan Wapres JK  tidak boleh hanya bermakna basa basi, simbolis dan protokoler semata. Pemprov NTT harus memanfaatkan kehadiran Wapres Jusuf Kalla secara maksimal dengan membuka dialog antara masyarakat NTT dengan Wapres Jusuf Kalla, agar Wapres dapat memperoleh informasi yang utuh, benar dan lengkap apa adanya,” kata Koordinator TPDI Petrus Selestinus kepada kepada mediantt.com dari Jakarta, Sabtu (11/7/2015).
Menurut dia, Gubernur Frans Lebu Raya tidak boleh menutup-nutupi kekurangan dan kegagalannya dalam membangun infrakstruktur di beberapa Kabupaten dan Kecamatan di NTT yang selama ini didera persoalan miskin, tertinggal, sakit-sakitan, busung lapar akibat gizi buruk secara terstruktur, karena pemerintah kurang peduli dan mengabaikan hak masyarakat atas kesejahteraan sosial.

Ia menjelaskan, masyarakat NTT harus mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap pembangunan infrastruktur di NTT yang hingga kini masih banyak daerah yang teriosilir, tertutup dari segala akses, terutama akses transportssi, kesehatan, pendidikan, komunikasi dan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan.
Ia mengatakan, persoalan gizi buruk dan busung lapar bagi balita NTT dan persoalan tata niaga sapi dalam bentuk kerja sama Pemda NTT dan Pemda DKI Jakarta harus menjadi satu bagian diskusi tersendiri dengan Wapres JK. Sebab, masalah gizi buruk dan busung lapar balita NTT menyangkut penyelamatan masa depan satu generasi manusia NTT yang sangat serius.

“Jika Pemda NTT meremehkan dan mengabaikan, maka dalam hitungan 30 tahun ke depan, NTT akan melahirkan satu generasi NTT yang ‘idiot dan rendah diri’, sehingga Provinsi NTT hanya menjadi beban negara di masa yang akan datang,” tegasnya,  mengingatkan.
Ia juga menyoroti persoalan tata niaga sapi dalam rangka kerja sama dagang antar Pemda NTT dengan Pemda DKI dan tata niaga ikan dengan Pemda Jawa Tengah, sepertinya hanya enak didengar untuk komsumsi politik, tetapi sulit dipraktekan bahkan mulai menyulitkan peternak dan nelayan tradisional di NTT. “Khusus untuk peternak sapi tradisonal sudah banyak keluhan karena para peternak tradisional tidak bisa lagi menjual secara bebas hasil ternaknya untuk menutupi kebutuhannya sehari-sehari, lantaran karena harus menjual dengan mengikuti tata niaga sapi yang berbelit-belit yang hanya menguntungkan pundi-pundi pedagang besar. Padahal peternak sapi NTT adalah peternak tradisional yang menggantungkan hidup sehari-harinya antara lain dari menjual sapi di pasar,” katanya.
Karena itu, lanjut dia, Gubernur NTT tidak boleh membungkus segala kekurangan dan kegagalannya dalam mengelola Pemprov NTT dengan membuat kemasan baru menjadi sebuah informasi sukses besar di mata Wapres Jusuf Kalla. ”Wapres Jusuf Kalla adalah tipe pemimpin yang cepat mengambil keputusan yang solutif, karena itu lebih baik Gubenur NTT berkata jujur dan sekaligus memandu para tokoh masyarakat NTT, memberi kesempatan dialog antara tokoh masyarakat, LSM dan tokoh peternak sapi tradisional NTT dengan Wapres Jusuf Kalla agar Wapres memperoleh informasi yang sejujurnya dari masyarakat tentang segala ketimpangan dan kesengsaraan yang susul menyusul menimpa provinsi termiskin ini,” katanya.
Ia menduga, saat ini NTT sudah dikuasai oleh kartel-kartel politik dari Jakarta, sementara pejabat-pejabat pemerintah baik di provinsi maupun di partai politik di NTT patut diduga telah menjadi agen-agen dan kaki tangan kartel-kartel politik di Jakarta, sehingga apa yang dikerjakan Pemprov atau apa yang dikatakan sebagai pemerintah sedang membangun NTT sesungguhnya sebuah proses pembangunan yang tidak untuk rakyat tetapi untuk kartel-kartel politik dan kroninya, sementara masyarakat hanya ketiban limbah pembangunan, sisa-sisa proyek yang berlangsung secara masif dan terstruktur.
“Jika demikian kenyataannya, maka masyarakat NTT hanya mendapatkan angin surga dan janji janji kosong, sementara yang menikmati kesejahteraan sosial adalah pejabat-pejabat dan kroni-kroninya,” ujar Petrus. (laurens leba tukan)

Foto : Salah satu sisi kehidupan masyarakat NTT yang masih miskin, yang butuh perhatian Pemerintah Pusat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *