Jokowi Sudah Minta Masukan Megawati, Reshuffle Pasti Terjadi

by -24 views

JAKARTA – Isu reshuffle kabinet yang bergulir beberapa waktu belakangan diakui PDIP sulit dihindari. Tidak optimalnya kinerja menteri-menteri di Kabinet Kerja dituding menjadi penyebabnya. Meski begitu, PDIP enggan memastikan kapan presiden akan me-reshuffle para pembantunya.

Wasekjen PDIP Bidang Pemerintahan Ahmad Basarah mengatakan, pertumbuhan ekonomi di awal-awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang buruk. Karena itu, tidak heran muncul dorongan agar sejumlah menteri, khususnya di sektor perekonomian, diganti. ’’Berdasar evaluasi di lapangan, menteri-menteri di kabinet belum mampu nmenerjemahkan cita-cita Pak Jokowi,’’ ujarnya setelah pembukaan Sekolah Kepala Daerah di Kantor PDIP kemarin (28/6).

Meski demikian, sektor ekonomi tidak menjadi satu-satunya penyumbang stagnansi pemerintahan selama delapan bulan terakhir. Penyumbang yang lain adalah kondisi politik. ’’Kita mengalami turbulensi politik selama tiga bulan di awal-awal,’’ lanjutnya. Padahal, seharusnya setelah pilpres sudah tidak ada lagi blok-blok politik.

Nyatanya, blok politik itu masih ada. Bahkan, PDIP tidak mendapat kursi pimpinan, baik di DPR maupun MPR, sehingga dukungan dari parlemen berkurang. Karena itu, mau tidak mau, saat reshuffle kabinet nanti presiden memerlukan dukungan yang lebih kuat dari parlemen.

Apakah itu berarti partai di Koalisi Merah Putih berpeluang masuk kabinet? Basarah tidak menampik. ’’Perlu dipertimbangkan agar KIH (Koalisi Indonesia Hebat, Red) ditambah dengan partai lain agar dukungan menjadi signifikan,’’ tuturnya. Dia menegaskan, saat ini presiden harus realistis melihat kenyataan bahwa sistem presidensial pada periode kali ini bercita rasa parlemen.

Mengenai kepastian kapan reshuffle dilakukan, Basarah menolak menjawab. Menurut dia, itu murni hak prerogatif presiden selaku user. Partai hanya bisa memberikan dukungan dan masukan apabila diminta. ’’Setelah kongres keempat PDIP lalu, Pak Jokowi juga sudah melakukan komunikasi politik dengan ibu ketua umum (Megawati). Namun, hasilnya belum bisa menjadi konsumsi publik,’’ tambahnya.

Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyatakan, isu reshuffle kabinet yang berembus kencang belakangan sebaiknya tidak dianggap enteng oleh presiden. ’’Ini sudah masuk tujuh bulan masa pemerintahan dan kami khawatir dengan situasi ekonomi,’’ ujarnya.

Menurut Didi, pihaknya belum bisa memastikan apa yang membuat kinerja para menteri memburuk. ’’Saya tidak tahu menteri ini dipilih berbasis kinerja atau rasa terima kasih,’’ ujarnya. Yang terpenting, presiden harus tegas dan tidak perlu ragu apabila memang hendak mengganti menteri yang berkinerja buruk.

Didi menambahkan, sebagai partai yang pernah berada di pemerintahan, Demokrat meyakini masih ada solusi atas buruknya kinerja pemerintah delapan bulan terakhir. ’’Harus ada manajemen krisis serta tempatkan orang-orang yang tepat dan profesional,’’ tambahnya.

Hal senada juga disampaikan politikus PAN Yandri Susanto. Menurut dia, reshuffle kabinet menjadi sebuah keharusan saat ini. Sebab, kinerja menteri-menteri semakin memprihatinkan. ’’Banyak menteri Jokowi yang lebay, ikut blusukan, tapi tidak ada solusi,’’ ucapnya.

Menurut dia, seharusnya presiden tidak menutup mata dan mengevaluasi total jajarannya. Apa lagi jika desakan reshuffle datang langsung dari rakyat. Hanya, dia mengingatkan presiden agar tidak sembarangan lagi memilih pembantunya. ’’Pilih orang yang loyal hanya kepada presiden,’’ tambahnya. (jp/jdz)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments