Kupang, mediantt.com — Masalah kekeringan yang berdampak pada gagal tanam dan dampak ikutannya terjadi gizi buruk dan kekurangan pangan di sejumlah wilayah di NTT seperti di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, memantik sikap tegas DPD RI dan sejumlah aktifis muda NTT di Jakarta.
Dalam forum diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ di gedung DPD Senayan Jakarta, Rabu (24/6/2015), mereka bersepakat untuk segera memanggil Gubenur NTT Frans Lebu Raya dan para Bupati se- NTT untuk mencarikan solusi yang tepat mengatasi persoalan kekeringan yang sudah berlangsung selama lima belas tahun lamanya di NTT.
Diskusi yang mengambil tema “Masalah Pangan di Indonesia Timur, di Tengah Hiruk Pikuk Elit Politik,” menghadirkan nara sumber senator asal NTT Ibrahim Agustinus Medah dan Ketum PP Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa.
“Jangan pilih pemimpin atau para wakil rakyat yang tidak peduli pada kerawanan pangan, dan gizi buruk yang melanda masyarakat,” kata Ibrahim Medah.
Mantan Bupati Kupang dua periode itu menegaskan, persoalan kekeringan dan kekurangan pangan ini selalu berulang setiap tahun, namun kenapa tidak bisa diatasi. Menurutnya, wilayah NTT sebenarnya sangat kaya sumber daya di darat maupun di lautan, dan yang dibutuhkan adanya keseriusan pemerintah daerah dan pusat untuk menggarapnya. Di wilayah NTT, sebut dia, bisa dikembangkan tanaman kemiri, juga padi gogo rancah dan sebagainya.
Medah menjelaskan, kebijakan pemerintah di bidang pertanian banyak yang tidak cocok diterapkan di wilayah tandus seperti NTT. “NTT itu wilayah yang tanahnya kering, kalau bicara pertanian maka irigasinya harus benar-benar diperhatikan. Jangan disamakan sistem irigasi di seluruh Indonesia, karena semua wilayah tidak sama topografinya sehingga memiliki sistem irigasi yang berbeda pula,” katanya.
“Di NTT itu tanahnya kering, berbatu-batu, curah hujan sedikit tidak sama dengan Jawa yang tanahnya basah dan gembur. Sistem irigasinya jangan disamakan dengan di Jawa yang mengalir,” ujarnya menambahkan.
Itu pasalnya, mantan Ketua DPRD NTT itu meminta pemerintah untuk memperhatikan sistem pertanian yang cocok untuk NTT. Diharapkan dengan perbaikan sistem pertanian, maka kebutuhan pangan di NTT bisa terpenuhi.
“Untuk itu harus diperhatikan sistem pertanian seperti apa yang cocok untuk NTT. Kalau sistem pertanian tepat dan hasil pertanian melimpah, maka rakyat tak akan lagi kelaparan,” jelas Ibrahim.
Ibrahim Medah juga menegaskan, subsidi pupuk oleh pemerintah selama ini segera dihentikan karena hanya menguntungkan para pengusaha perkebunan yang besar dan justeru merugikan petani-petani miskin. “Kami di DPD RI sudah membentuk tim kerja dan setelah bekerja, kami sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan subsidi itu dan dana subsidi itu diberikan insentif kepada masyarakat petani agar bisa membeli pupuk sendiri,” katanya.
Ketum PP Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa menegaskan akan mengajukan gugatan class action kepada Gubernur NTT dan pejabat publik terkait lainnya untuk meminta pertanggungjawaban soal kekeringan dan rawan pangan yang selalu terjadi setiap tahun di NTT. Menurut dia, para pemimpin daerah tak boleh lepas tangan atas persoalan ini.
“Bagi saya, masalah utama terletak pada mental kepemimpinan di NTT. Jika gubernurnya malas tahu, maka bupatinya juga malas tahu, sampai camatnya juga akan malas tahu dengan kondisi rakyat. Harus ada sikap tegas dari pimpinan daerah dan bangsa ini. Kalau tidak ada gerakan konkrit, maka ini kebohongan,” ujar mantan Ketua PMKRI Cabang Kupang ini.
Sebelumnya, Koordinator Tim Penegak Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melontarkan kritikan tajam kepada sejumlah anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTT, di antaranya Ketua DPR Setya Novanto, Herman Herry, dan Victor Laisodat, lantaran sampai saat ini belum juga memberikan bantuan apa pun kepada warga Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin, yang terpaksa makan putak akibat kekeringan yang menyebabkan gagal panen. (laurens leba tukan)
Ket Foto; Anggota Komite II DPD RI Ibrahim Agustinus Medah (tengah) dan Ketua PP Pemuda Katolik Agustinus Tambo Mbapa (kanan) dan moderator dalam Diskusi Kenegaraan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).