Kalla Pastikan Kabinet Dirombak, Ini Menteri yang Terancam

by -131 views

JAKARTA Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bakal ada perombakan menteri Kabinet Kerja. Perombakan itu dilakukan terutama karena Presiden Joko Widodo sudah membuat penilaian terhadap menteri-menterinya.

Walau demikian, Kalla enggan mengungkap siapa menteri yang berponten merah. “Nanti sajalah, kan sudah ada waktunya,” kata Kalla di kantor Partai NasDem, 20 Juni 2015. “Akan ada waktunya.”

Kalla mengatakan saat ini dia dan Jokowi juga sedang mempertimbangkan menteri yang akan diganti. Prosesnya melalui evaluasi kinerja dan program di setiap kementerian.

Pekan lalu, Jokowi memerintahkan seluruh menterinya untuk membuat laporan pencapaian kinerja selama enam bulan terakhir serta rencana kerja untuk enam bulan ke depan. Setelah menerima laporan tersebut, Jokowi merujuknya sebagai salah satu bahan evaluasi dalam mengukur kinerja para pembantunya.
Sebelumnya, partai pendukung pemerintah gencar menyerang para menteri dari kalangan profesional. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempersoalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai pengucuran dana penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 48 triliun. Hasto menilai dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.

Rini mengatakan tujuan penyertaan modal adalah untuk investasi. “Tujuan semua BUMN itu dalam melakukan programnya adalah untuk membangun perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan memberikan konektivitas pada semua,” kata Rini.

Rapor Menteri

Pengamat politik dari lembaga Populi Center, Nico Harjanto, menilai ada belasan kementerian yang nilainya merah berdasarkan kinerjanya selama enam bulan terakhir. Para menteri itu berasal dari kalangan profesional dan wakil partai politik. “Ada juga yang kontribusinya kurang dan malah bikin blunder,” ujar Nico. “Seperti pernyataan Menko Polkam terkait dengan kisruh KPK-Polri, beberapa waktu lalu

Dari penenilaian lembaga Populi, kementeri yang berapor merah antara lain  Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  dan Kementerian Perencanaan Pembangunan.

Hanya, menurut Presiden Jokowi bukan hanya rapor yang dijadikan rujukan. . “Saya selalu mengevaluasi, baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan dan progress yang ada,” kata Jokowi, Kamis lalu.

Bukan hanya rapor tersebut yang menjadi rujukan Jokowi. Dia pun menerima masukan dari Kantor Staf Presiden mengenai kemajuan program setiap kementerian. Atas dasar bahan pertimbangan tersebut, Jokowi mengaku sudah memiliki penilaian terhadap para menterinya. “Ya, ada merah, kuning, hijau, itu biasa,” katanya.

Pekan Depan

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya Romahurmuziiy membenarkan akan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai koalisi pemerintah. Pertemuan itu, kata dia, membahas perombakan menteri Kabinet Kerja.
“Jadwalnya pekan depan, semuanya akan berkumupul membahas adanya perombakan kabinet,” kata Romi, sapaan Romahurmuziiy di Kantor Partai NasDem, Sabtu, 20 Juni 2015. “Ini memang dari evaluasi kinerja kabinet yang sebelumnya sudah dilalukan oleh Presiden.”
Romi enggan menyebut di mana lokasi pertemuan itu dilakukan. Menurut dia, biasanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah dilakukan tertutup.
Dia mengatakan, kalau pun reshuffle dilakukan, menteri yang berasal dari partai politik tidak harus dikurangi dan diganti dengan akademisi. “Kalau pun itu dilakukan, saya kira akan menjadi blunder karena dalam suasana di mana tantangan eksternal begitu kuat, yang dibutuhkan hari ini justru adalah kekompakan seluruh partai politik menopang keberlangsungan pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Romi, komposisi menteri yang berasal dari kalangan partai politik sudah cukup baik. Dia meminta kepada Presiden tak kurangi jatah menteri dari parpol apabila ada reshuffle. Musababnya, bisa berdampak tidak seimbang di Dewan Perwakilan Rakyat. (tempo.co/jdz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *