JAKARTA — Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono kembali berkicau di dunia maya. Kali ini, SBY mengeluarkan pendapatnya soal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang biasa disebut dana aspirasi.
Dalam cuitannya lewat akun @SBYudhoyono, SBY mengingatkan agar potensi rusaknya sistem dengan alokasi dana aspirasi.
Bagi dia, seharusnya fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.
“Jangan salah dan jangan merusak sistem. Tidakkah saat ini fokus dan prioritas pemerintah dan DPR justru atasi perlambatan ekonomi dengan segala dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?” tulis SBY, seperti dikutip, Selasa (16/6).
Ia menyodorkan beberapa pertimbangan, termasuk jika anggota DPRD kabupaten atau kota menuntut hal yang sama dengan dana aspirasi untuk anggota DPR.
SBY menilai anggota DPRD kabupaten atau kota tentu lebih tahu soal persoalan di daerah pemilihan mereka.
Seakan mengingatkan, Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai perencanaan pembangunan akan rumit dan kian kompleks karena masing-masing pihak punya keinginan dan rencananya sendiri.
Selain itu, bagi SBY, jika anggota DPR punya jatah dan kewenangan untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, maka hal itu sama saja dengan eksekutif.
Namun, yang tak kalah penting menurut SBY adalah soal akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi.
“Bagaimana akuntabilitas dan pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak ‘dipegang’ sendiri oleh anggota DPR?” tanya SBY.
Sebelumnya, putra SBY yang juga Ketua Fraksi PD, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, juga menyatakan sikap fraksinya, yang substansinya tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ayahnya. (beritasatu.com)
