JAKARTA – Teka-teki siapa yang bakal menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo telah mengajukan Kepala Staf TNI-AD (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI ke DPR pada Selasa sore (9/6).
“Suratnya sudah kami terima sore tadi. Hanya ada satu nama,” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).
Dalam surat yang dikirimkan ke DPR, Jokowi tidak menjelaskan alasan mengapa memilih Gatot untuk menggantikan Moeldoko. “Presiden hanya menuliskan prosedur jika Moeldoko berhenti dan harus ada penggantinya. Dan penggantinya adalah Gatot,” jelas politikus PKS itu.
Dengan mengajukan satu nama calon Panglima TNI, DPR sebenarnya mengharapkan Jokowi memberikan penjelasan spesifik atas keputusannya itu. “Misalnya, bila Gatot kini sebagai panglima tertinggi atau berikan alasan lainnya,” ucap Fahri. Menurutnya, pemberian alasan itu untuk menjaga netralitas dan profesionalitas di tubuh TNI.
Fahri menjelaskan, DPR akan segera membahas surat dari presiden itu dalam rapat pimpinan. “Setelah itu ke Bamus dan menugaskan komisi I untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test),” terangnya.
Lantas, kapan akan dijadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI? Fahri menyebutkan, sangat memungkinkan Gatot akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan dalam satu dua pekan ke depan. “Sangat mungkin bila tidak ada goncangan dalam perjalananya, seperti kasus Budi Gunawan,” tandasnya.
Dengan mengajukan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, berarti Jokowi tidak mengikuti tradisi rotasi jabatan Panglima TNI. Sejak era reformasi, jabatan pucuk tertinggi di TNI tersebut relatif dijabat secara bergiliran pada tiap-tiap matra. Untuk jabatan tiga panglima TNI terakhir, dua di antaranya berasal dari AD dan satu dari AL. Mengacu pada hal tersebut, sebelumnya nama KSAU Marsekal Agus Supriyatna dianggap paling berpeluang. (jp/jk)
Foto : Jenderal Gatot Nurmantyo