Kupang, mediantt.com – Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur alias Yance, sepertinya sedang berupaya mendapat dukungan politik dari DPRD NTT. Buktinya, tanpa alasan yang logis-rasional, tiba-tiba saja dia muncul di DPRD NTT, Jumat (5/6/2015). Dalam forum rapat DPRD NTT yang dipimpin Wakil Ketua, Gabriel Beri Bina, Yance Sunur curhat, bahkan seakan mengemis kepada DPRD NTT untuk membantu Lembata di sisa waktu kepemimpinannya. Bukannya solusi yang diberikan, dia malah mendapat kritik dan sorotan tajam soal pembangunan di Lembata yang jalan di tempat, soal keberadaannya yang lebih banyak di luar Lembata, juga soal macetnya komunikasi politiknya dengan DPRD Lembata.
Ketika diberi kehormatan oleh pimpinan sidang Gab Beri Bina untuk menyampaikan curhatnya kepada DPRD NTT, Yance Sunur membeberkan program dan visi misinya dalam membangun Lembata. Ia juga curhat soal alokasi dana dari APBD I juga APBN yang sangat tidak proporsional untuk Kabupaten Lembata. Ia juga bicara blak-blakan soal agendanya membangun pelabuhan peti kemas, dan sejumlah rencana besar lainnya untuk Lembata, meski kenyataan di Lembata tidak seperti itu saat ini.
Dari penjelasan dan curhat itu, anggota DPRD NTT mulai ‘hajar’ Yance Sunur. Anwar, anggota DPRD NTT dari PKS, mengungkapkan sejumlah hal yang janggal di Lembata, termasuk sejumlah proyek yang gagal dilaksanakan selama kepemimpinan Yance Sunur yang akan berakhir tahun 2017.
“Saya mendapat laporan Bupati Lembata sangat jarang ada di Lembata, lebih banyak di luar Lembata, bagaimana bisa mengontrol pembangunan di Lembata. Banyak persoalan rakyat yang tidak pernah dituntaskan, seperti proyek air minum di Kedang dan daerah lain di Lembata. Juga ada sejumlah proyek lain yang juga bermasalah. Kenapa menjelang akhir masa jabatan baru anda datang menjelaskan program dan visi misi di DPRD NTT. Harusnya bapa menjelaskan kepada DPRD Lembata untuk sama-sama memikirkan pembangunan Lembata, bukan ke DPRD NTT,” kritik Anwar, anggota Komisi V DPRD NTT ini.
Tak cuma Anwar, anggota DPRD NTT lainnya pun lebih pedas memberikan kritik. “Penjelasan pak bupati tentang pembangunan pelabuhan peti kemas di Lembata itu bagus, dan bisa memberi efek kepada kabupaten Flotim dan Alor, juga Adonara yang bakal menjadi daerah otonomi baru. Tapi bukan di sini (DPRD NTT) tempatnya,” kata Muhamad Ansor dari Fraksi Partai Golkar.
Kritik lebih keras disampaikan anggota DPRD NTT, Thomas Tiba. Ia menyorot khusus soal macetnya komunikasi politik Yance Sunur dengan DPRD Lembata. Seharusnya, kata dia, bupati membangun hubungan kemitraan yang sinergis dengan legislatif, karena dalam kemitraan itu seluruh program, misi dan visi yang dijelaskan ini bisa dilaksanakan untuk masyarakat Lembata. “Program dan visi misi yang bapa jelaskan ini baik, tapi kenapa itu disampaikan menjelang akhir masa kepemimpinan bapa di Lembata? Mestinya bapa bicara dengan DPRD Lembata, bukan ke DPRD Provinsi. Kami dengar hubungan bapa dengan DPRD NTT tidak baik sampai melaporkan anggota dewan ke polisi. Kenapa itu bisa terjadi? Kasihan rakyat Lembata, mereka yang jadi korban,” tandas Thomas Tiba, anggota Komisi IV DPRD NTT ini. Ia malah dengan sinis menuturkan, “Kalau dari penjelasan bupati Lembata ini, seharusnya bapa bisa menjadi calon gubernur NTT”.
Hal yang sama juga disampaikan Srikandi di DPRD NTT, Aleta Baun. “Penjelasan pa bupati baik, tapi mengapa itu tidak dibahas bersama DPRD Lembata. Ini bisa menimbulkan ketersinggungan para anggota DPRD Lembata. Tapi kalau komunikasi dengan DPRD saja macet, bagaimana mau urus kepentingan rakyat Lembata,” tegas Aleta Baun.
Usai rapat bersama DPRD NTT itu, Yance Sunur melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, di ruang kerjanya. Tidak ada konfirmasi soal hasil pertemuan Yance dengan Ketua DPRD NTT itu. (jdz)
