Hindari Dualisme, Muswil PPP NTT Harus Bebas Politik Uang

by -140 views

Kupang, mediantt.com – Partai berlambang Kabah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTT sedang menghelat Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII, sejak Senin (25/5/2015) malam hingga Rabu (27/5). Hajatan politik lima tahunan partai itu diharapkan bebas dari praktek politik uang, dan harus dilandasi spirit persaudaraan.

“Muswil P3 NTT harus bebas dari praktek politik uang. Pemilihan ketua harus benar-benar berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat agar mewujudkan kemenangan PPP dalam Pemilu 2019 dan Pilkada serempak tahun 2015 ini. Perbedaan pilihan dalam Muswil harus tetap berada dalam nuansa persaudaraan dan persaudaraan dalam perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan dalam Muswil tidak boleh menyebabkan adanya dualisme kepengurusan di daerah,” tegas Ketua Umum DPP PPP, M Romahurmuziy dalam pidatonya saat membuka Muswil PPP NTT, Senin malam lalu.
Soal adanya dualism kepengurusan di tingkat pusat akibat adanya Muktamar di Jakarta oleh sekelompok orang yang belum dapat menerima hasil Muktamar Surabaya, ia menjelaskan, secara de facto tidak terjadi dualisme kepengurusan. Sebab, di daerah semua solid tanpa dualisme dan mendukung sepenuhnya hasil Muktamar Surabaya. “NTT merupakan DPW ke-28 yang menyelenggarakan Musyawara Wilayah dan tidak ada riak-riak dalam Muswil yang dilaksanakan,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kader PPP NTT bahwa pada Pilkada serentak tahun 2015 ini, para kandidat yang hendak maju dari pintu PPP tidak perlu khawatir, sebab PPP jelas merupakan peserta Pilkada serempak itu. “Bahwa saat ini ada pihak lain yang melakukan banding terkait kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang telah diakui Kemenkumham, tapi saya optimis keputusan banding tetap memenangkan Muktamar Surabaya dan keputusan akan keluar sebelum pendaftaran Pilkada 2015,” jelas dia.
Ia juga menandaskan, “PPP pasti akan ikut Pilkada dan saya tegaskan di sini tidak ada alasan bagi KPU untuk menolak Parpol untuk menjadi peserta Pilkada, jadi jangan pernah khawatir untuk para calon dan tidak perlu ragu untuk maju dari pintu PPP”.
Ketua DPW PPP NTT, Jahidin Umar, dalam sambutannya mengharapkan agar siapapun yang terpilih dalam Muswil adalah ketua dari seluruh kader PPP di NTT. “Perbedaan pilihan tidak boleh memutuskan tali silaturahmi antara sesama kader PPP. Saya sedih karena di akhir masa jabatan sebagai ketua DPW NTT terjadi dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Saya berharap dualisme tersebut tidak boleh diteruskan, harus segera dihentikan agar tidak merambat sampai ke daerah-daerah,” tegas Yahidin.

Menurutnya, dalam Muswil kali ini ada tiga hal pokok yang harus dibahas, yakni evaluasi secara jujur dan teliti terhadap jalannya roda organisasi selama empat tahun dirinya memimpin DPW NTT demi merumuskan program strategis ke depan, dan memilih pengurus baru untuk masa jabatan lima tahun ke depan. “Tanpa evaluasi, kita tidak bisa menyusun langkah stretegis menghadapi Pilkada serentak dan meraih kemenangan dalam Pemilu 2019 nanti,” katanya.
Ketua Panitia, Usman Sale, dalam laporannya mengatakan, Muswil dihadiri 20 DPD kabupaten/kota, minus Manggarai dan Manggarai Timur yang tidak hadir. Kegiatan kata Dia diselenggarakan sejak tanggal 25 sampai 27 Mei.

Empat Calon Bersaing

Sejak pembukaan Muswil VIII dibuka, empat nama calon ketua DPW PPP NTT mulai bersaing ketat menggantikan Yahidin Umar yang akan didemisioner. Empat nama kandidat itu adalah H Yusri Tanjung, Jainudin Anlonek, H Syahrir Gunawan, dan Ali Hasan. Menariknya, keempat nama calon itu telah menjadi percakapan di forum Muswil, bahkan sempat disinggung oleh Ketua DPW PPP NTT, Jahidin Umar. (jdz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *